Baca tanpa iklan
BATAM, TRIBUNBATAM.id - SMPN 27 Batam mempersiapkan diri untuk kembali menerapkan belajar tatap muka.
Salah satunya, mereka mengejar capaian Vaksinasi Corona di Batam, khususnya untuk pelajar.
Dari 1.345 pelajar, Kepala SMPN 27 Batam Bobor Hehe Tua Purba menyebut jika capaian Vaksinasi Corona di Batam sudah mencapai 80 persen dosis kedua.
Lewat Surat Edaran Pemprov Kepri Nomor : 567/SET-STC19/VIII/2021, Tanggal 21 Agustus 2021 yang ditanda tangani Pj Sekdaprov Kepr, Lamidi, ia meminta agar kepala daerah untuk menunda penyelenggaraan belajar tatap muka.
Ini berlaku sampai adanya penurunan kriteria level PPKM pada sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kepri.
Dalam surat edaran yang ditujukan untuk Bupati dan Wali kota di Provinsi Kepri itu juga merinci angka positive rate di Provinsi Kepri hingga periode minggu III Agustus 2021 masih melebihi ambang batas yang ditetapkan WHO.
Organisasi Kesehatan Dunia itu menetapkan ambang batas positive rate kurang dari 5 persen.
Sementara angka positive rate Kepri hingga 21 Agustus 2021 sebesar 8,5 persen.
Pemprov Kepri juga melihat capaian vaksinasi corona di Kepri, khususnya untuk para pelajar.
Dalam surat tersebut, efikasi vaksin akan mencapai titik optimal bila dosis 2 atau dosis penuh telah diberikan.
Ini merujuk pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI.
Sejumlah daerah di Provinsi Kepri yang semula sudah menerapkan belajar tatap muka di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, terpaksa kembali menerapkan belajar dari rumah.
Sebut saja seperti Kota Batam. Pemko Batam bahkan sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 47 Tahun 2021 proses belajar mengajar tatap muka diperbolehkan dengan persyaratan.
Baca juga: Capaian Vaksinasi Corona di Tanjungpinang Dosis 2 Usia 12-17 Tahun Baru 47,2 Persen
Baca juga: Vaksinasi Corona di Batam Akhirnya Sentuh Warga Kaveling Kabil Indah Nongsa
Hal ini tertuang di point A, yakni pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh.
Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK 01 08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021.