Baca tanpa iklan
TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad terus menggesa penyelesaian pembebasan tanah untuk pembangunan Jembatan Batam Bintan (Babin).
Pembebasan tanah di sisi Pulau Bintan menjadi fokus pembahasan dalam rapat yang dipimpin langsung Gubernur Ansar di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (18/3/2022).
"Kewajiban pemerintah daerah terkait dengan pembebasan tanah ini harus segera kita selesaikan, agar pemerintah pusat bisa memulai pembangunan Jembatan Batam Bintan," ujar Gubernur Ansar.
Gubernur mengungkapkan, saat dirinya berkunjung ke Ibu Kota Negara (IKN) beberapa waktu lalu, dirinya mendapat kepastian dari Menteri Bappenas dan Menteri PUPR, jika pelelangan Jembatan Batam Bintan bisa dimulai dalam waktu dua bulan.
Karena itulah para menteri termasuk Menteri Sekretaris Kabinet meminta Gubernur Kepri segera menyelesaikan kewajiban daerah.
Dalam rapat yang mengundang Kepala BPN Bintan, Asnen, serta sejumlah kepala OPD, menginstruksikan agar proses pembebasan lahan bisa segera diselesaikan secepatnya.
Termasuk beberapa aset jalan pemerintah daerah yang siap diserahkan untuk pembangunan jembatan.
"Kalau untuk proyek strategis nasional, aset daerah harus segera dilepaskan karena ini untuk pembangunan daerah," katanya.
Baca juga: Ketua MPR RI Bocorkan Progres Proyek Jembatan Batam Bintan di Kepri
Baca juga: Gubernur Kepri Kebut Proyek Jembatan Batam Bintan, Salurkan Ganti Rugi Lahan Warga
Kepala BPN Bintan, Asnen mengatakan, saat ini masih ada 46 bidang tanah yang dalam proses konsinyasi di pengadilan, 12 bidang di antaranya sudah dibayarkan.
Saat ini permasalahan yang masih menghambat adanya beberapa bidang tanah yang tidak memiliki subjek kepemilikan.
Gubernur pun menargetkan, pembebasan tanah untuk pembangunan Jembatan Batam Bintan bisa selesai di pertengahan bulan April agar bisa segera dilaporkan ke pemerintah pusat. (Tribunbatam.id/endrakaputra)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google