Baca tanpa iklan
"Kalau kebijakannya untuk melaksanakan kesehatan, mungkin kita hormati, tapi tak boleh kaku," katanya.
Sehingga ia meminta pemerintah untuk segera merespon permasalahan ini dan mengambil langkah konkrit dengan mengundang lihak terkait.
Agar kebutuhan sapi dan kambing untuk di Kota Batam tetap terpenuhi dengan adanya jaminan.
"Kalau itu sampai dilarang tentu tak boleh, berarti kami tidak bisa beribadah. Terus kebutuhan masyarakat di luar ibadah masih banyak lainnya. Ini diperlukan kebijakan yang bijak dan arif," katanya.
Ia menambahkan, DPRD Kota Batam akan segera memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Batam untuk diteruskan ke Pemerintah Provinsi hingga Kementerian.
Agar permasalahan larangan pengiriman sapi dan kambing ini segera dievaluasi.
"Dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam Idul Adha maupun kebutuhan lain. Karena di Batam bukan daerah produksi maka harus ada kebijakan khusus. Dan yang penting dijamin kesehatannya," katanya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)