Baca tanpa iklan
KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Kebijakan penghapusan tenaga honorer akan diterapkan pada 2023 mendatang.
Beberapa honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun memberikan tanggapan terkait nasibnya, apabila penghapusan dilakukan secara menyeluruh, tanpa adanya akomodir dari Pemerintah Daerah.
Dari beberapa honorer yang ditemui Tribunbatam.id, ada honorer yang menanggapi secara positif dan negatif.
"Tak ada masalah kalau berbicara mengenai perubahan status honorer menjadi PPPK. Selagi hak-hak kami tetap dipenuhi. Bahkan kalau bisa setelah berstatus PPPK haknya lebih mencukupi dari sebelumnya," ujar laki-laki yang mengenakan peci itu, Selasa (7/6/2022).
Ia juga memberikan tanggapannya mengenai status peralihan honorer ke PPPK yang harus melewati ujian terlebih dulu.
"Ini yang perlu menjadi tugas bersama. Apabila peralihan honorer menjadi PPPK itu harus melalui tahapan ujian namun ternyata gagal. Bagaimana dengan nasibnya untuk menghidupi keluarga?," tambahnya.
Ia juga mencontohkan, dengan pasangan suami istri yang bekerja sebagai honorer dan menghidupi anak-anaknya yang masih kecil.
"Bagaimana jika keduanya gagal dalam ujian PPPK ini, tentunya ini menambah pengangguran di Karimun," terangnya.
Baca juga: Tahun Depan Dihapus, Honorer Pemko Tanjungpinang Dilema, Minta Solusi Pemerintah
Baca juga: 6.000 Honorer di Batam Terancam Kehilangan Pekerjaan Tahun Depan, Dunia Pendidikan PalingTerdampak
Dengan begitu, pihaknya berharap agar pemerintah mengkaji lebih dalam dampak yang bisa ditimbulkan apabila kebijakan itu diterapkan secara menyeluruh.
"Pasti sudah ada kajian dari pemerintah apabila program ini dilaksanakan. Apapun itu harapan kita pemerintah punya pertimbangan yang matang. Karena ini berkaitan dengan ekonomi kami juga sebagai honorer," tutupnya.
(TRIBUNBATAM.id / Yeni Hartati)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google