Baca tanpa iklan
KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) selalu menyisakan masalah bagi orangtua calon siswa, akibat anaknya tidak diterima di sekolah negeri.
Sistem zonasi yang diterapkan selama ini seakan tidak menjawab persoalan proses PPDB SMA Negeri.
Pasalnya peserta didik yang dekat dengan wilayah sekolah misalnya, tidak diterima di sekolah tersebut.
Kemudian ada tawaran kepada orangtua untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta.
Namun kendala biaya menjadi alasan utama.
Ada lagi tawaran untuk menambah ruang kelas baru.
Baca juga: PPDB Batam, Kadisdik Kepri Sayangkan Orangtua Ngotot Anak Masuk Sekolah Favorit
Namun tetap saja semua itu belum memenuhi jumlah peserta didik yang ada.
Lantas apa solusi dari pemerintah ?
Kali ini Tribunbatam.id dalam program Tribun Podcast (Tripod) Edisi Kepri Terkini akan membahas seputar PPDB SMA selalu sisakan masalah, Kamis (14/7/2022).
Narasumber yang berkesempatan hadir Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung, Anggota Komisi IV DPRD Kepri Sirajudin Nur, dan dipandu Host Koordinator Liputan Thom Limahekin.
Berikut petikan wawancara eksklusifnya.
TB: Tribun Batam, AA: Andi Agung, SN: Sirajudin Nur.
TB: Pak Andi bagaimana kondisi PPDB saat ini, apakah hingga saat ini masih ada orangtua yang mengeluhkan anaknya yang hingga kini belum masuk sekolah atau sudah tercover semuanya?
AA: Secara kebijakan sesuai Permen Kemendikbud No 1 tahun 2021 kita sudah berjalan dengan baik secara aplikasi atau online.
Tetapi Dinas Pendidikan Kepri sesuai UU No 23 tahun 2014 kita membawahi SLB, SMA, dan SMK atau sebanyak lima Kabupaten dan dua kota.
Terkait PPDB setelah 9 Juli kemarin, terutama di Batam yang jumlah siswa yang tamat SMP sebanyak 19.400, sedangkan daya tampung di negeri itu hanya 11 ribu.
Artinya ada 8 ribu yang harus terbuang.
Pada prinsipnya secara prestasi kita menggunakan zonasi itu tidak ada masalah.
Hanya permasalahan saat ini jumlah siswa yang banyak, artinya belum berimbang dengan sarana yang ada.
Kemudian permasalahan edukasi masyarakat sekolah favorit untuk tingkat SLTA tidak ada lagi, sehingga terjadi penumpukan di sekolah-sekolah tertentu.
Gambaran umum untuk Kota Batam yang padat itu SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, dan SMA Negeri 8.
Namun sebenarnya daerah di SMA Negeri 1 itu ada 2 sekolah lainnya yakni SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 24. Sama halnya dengan SMA Negeri 3 ada SMA Negeri 20 dan SMA Negeri 26.
Sementara SMA Negeri 5, ada SMA Negeri 17 dan SMA Negeri 23, dan SMA Negeri 27.
Terkait SMK yang ada di Sagulung yakni SMK Negeri 5, pendukungnya SMK Negeri 8.
TB: Bang Sira yang tentunya tahu permasalahan dari tahun ke tahun bagaimana penilaian dari PPDB hingga ke tahun 2022?
SN: Perlu saya sampaikan bahwa seperti dikatakan Pak Andi, upaya terus dilakukan oleh pemerintah maupun DPRD Komisi IV terkait kisruh PPDB.
Kita sudah lihat di tahun ini ada perbaikan, sudah ada beberapa tindakan yang sudah dijalankan. Barangkali Pak Andi yang penting yang harus kita sosialisasikan karena selama ini masyarakat menilai tidak ada solusi.
Tahun lalu ketika membahas anggaran dari Dinas Pendidikan, kita sudah sepakati solusi yang pertama, semua sekolah baru yang dibangun wajib mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana.
Kedua, tahun lalu kita berjuang untuk mengakses APBN. Alhamdulillah di tahun ini cukup besar total anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan sarana dan prasarana, jumlahnya Rp 47,05 miliar sangat besar jumlah RKB 135.
Ada beberapa sekolah belum mempunyai RKB, tetapi sudah punya murid contohnya SMA Negeri 3 yang tidak tertampung bergeser ke SMA Negeri 26.
Keberatan orangtua saat ini karena kelasnya yang tidak cukup untuk menampung, makanya sementara proses pembelajaran dialihkan ke SMA Negeri 3.
Tetapi pada bulan Januari 2023, kita harapkan tiga ruang kelas di SMA Negeri 26 sudah tersedia termasuk fasilitas lainnya.
PPDB ada dua hal yang sering terjadi. Pertama, pemerataan sarana dan prasarana, kedua mutu pendidikan.
Karena orangtua tentunya akan berpikir sarana dan prasarana yang tidak memadai, ini pasti mutunya juga kurang.
TB: Di satu sisi pemerintah mulai membangun sarana dan prasarana, namun dari pantauan di lapangan contohnya di SMA Negeri 25 yang pembangunan dilakukan dua tahun terakhir, tetapi hingga saat ini murid di sana masih melakukan pembelajaran di luar ruangan.
Bagaimana Pak Andi terkait hal ini?
AA: Pada waktu itu sudah dianggarkan namun karena bersamaan adanya Covid-19 jadi dialihkan, sehingga pembelajaran dilakukan secara daring.
Namun Kepala Sekolah cukup kreatif namanya belajar di halaman terbuka, tetapi di sisi lain penilaian menurut orangtua masih tanda kutip.
Memang pada saat itu kita anggarkan dan sudah dapat dua lokal. Insya Allah tahun ini semuanya akan baik pada Januari mendatang.
Ke depannya kami telah berdiskusi bersama BP Batam untuk pembangunan sekolah baru, dan Alhamdulillah lahan untuk sekolah baru itu sudah ada di Kota Batam untuk antisipasi pemerataan pendidikan.
Tapi untuk pembangunan RKB di Batam tahun ini, kita bangun sebanyak 138, ini untuk menjawab tantangan itu.
TB: Pak Andi katakan semua usaha dan upaya didukung penuh oleh DPRD, bagaimana peran seluruh anggota Dewan yang di Batam untuk melihat situasi ini?
SN: Sekitar tiga tahun ini saya di Komisi IV, saya memberikan perhatian variabel besar yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi itu nomor satu.
Jadi kalau kita perbaiki kualitas pendidikan maka ekonomi kita akan baik, karena SDM yang unggul itukan produktif maka tugas Pak Andi ini tidaklah ringan.
Maka maju tidaknya ekonomi tingkat kesejahteraan kita tergantung Pak Agung. Apa kebijakannya bisa mendorong kualitas tamatan SMK yang bisa unggul.
SDM yang unggul tentunya menghasilkan, dan ini akan mempertahankan kualitas aset daerah maka pendidikan harus dan wajib menjadi prioritas yang telah diatur dalam Undang-Undang.
Begitu pentingnya pendidikan makanya kita harus berkerjasama, percayalah dengan usaha kawan-kawan DPRD dan Dinas Pendidikan, tiga tahun ke depan, Insya Allah PPDB kita akan mulus kita optimis itu.
TB: Mutu pendidikan ditentukan dari fasilitas dan kualitas gurunya. Bang Sira bagaimana melihat perhatian pemerintah terhadap guru?
SN: Secara umum ya bagus karena harus disertai sertifikasi dan kompetensi. Setiap tahunnya harus ada anggaran untuk diklat guru termasuk pelatihan kompetensi guru dan kualitas SDM serta lainnya.
Barangkali diperbaiki atau diperhatikan penyebaran guru yang berprestasi untuk ditempatkan disekolah-sekolah baru untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Termasuk kepala sekolah minimal menjabat enam tahun, kemudian nanti harus dipindahkan ke tempat yang baru. Karena berhasilnya kepala sekolah memimpin ke depannya akan diberikan apresiasi, namun apabila gagal akan diberikan sanksi.
TB: Pak Agung, terkait kepala sekolah yang justru dipindahkan ke daerah dekat, contohnya waktu saya di lapangan kepala sekolah SMA Negeri 1 yang justru pindah ke SMA Negeri 2 atau SMA Negeri 3. Bagaimana Pak Agung menangapi ini?
AA: Jadi begini di peraturan pemerintah kepala sekolah satu periode itu empat tahun. Disinggung dengam kualitas guru, karena kita hampir 90 persen dikelilingi oleh laut dan 4 persen daratan.
Tetapi guru kita yang berada harus menyeberang laut, kita tidak pernah tahu risikonya untuk mencerdaskan anak bangsa.
Terkait tenaga pendidik kita yang ada di Provinsi Kepulauan Riau termasuk PNS, PPPK, dan Non ASN atau honorer.
Jadi prioritas tenaga pendidik aktif atau pendukung kalau di Batam yakni SMK 26 yang dikelilingi oleh perusahaan. Jadi materi bisa di-update terkait produksi yang artinya bekerjasama dengan dunia industri.
Sesuai Perpres nomor 68 terkait revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, ini sangat penting yang terlibat mulai tenaga kerja, dunia industri, kepala dagang industri ini untuk penentuan kedepan.
Program seperti ini yang dibutuhkan untuk daerahnya. Artinya ke depannya kita masih mencoba menghitung kualitas mutu pendidikan dari tenaga pendidik.
TB: Bang Sira bagaimana tanggapan kesejahteraan guru?
SN: Kalau ASN Alhamdulillah sudah cukup baik. Permasalahan saat ini adalah tenaga pendidik honorer yang gajinya belum standar UMK. Ini yang menjadi prioritas agar tenaga pendidik gajinya setara dengan UMK.
TB: Bang Sira, disinggung dengan kenaikan gaji bagaimana dengan beban daerah?
SN: Kalau dilihat dengan mutunya pendidikan yang sangat penting saya rasa tidak menjadi malasah. Tidak akan menjadi masalah jika menaikan gaji UMK untuk guru.
TB: Bang Sira, terkait insentif guru ini apakah ini baru wacana atau akan direalisasikan dalam waktu dekat di tahun 2023?
SN: Setiap triwulan kita selalu adakan rapat guru terkait kenaikan insentif guru termasuk dalam 2024 nanti, akan membahas relevansi sekolah kejuruan atau pasar kerja yang akan dibahan evaluasi kerja dinas.
TB: Terkait pendidikan di luar pulau, bagaimana tanggapan Pak Andi mulai dari tenaga pendidik yang tidak mau jika dipindahkan?
AA: Pemerintah provinsi bersama DPRD sudah memberikan transportasi laut, dan kita dulu sudah membangun asrama.
Pemerintah provinsi lagi membangun itu untuk mencapai jaringan supaya mempermudah pulau terluar yang sangat minim akan sinyal.
TB: Bang Sira, ada tambahan terkait solusi terhadap sekolah di pulau-pulau?
SN: Memang beberapa kendala di pulau-pulau, pertama tidak banyak guru yang mengajar di sana, kedua fasilitas yang belum menggembirakan tetapi ini terus dilakukan. Saya khawatir jika ada masalah namun tidak ada tindakan.
Memang di pulau ini harus menjadi perhatian karena keterbatasan jaringan internet. Selain persoalan motivasi di hinterland masih cukup rendah karena kurangnya perhatian.
TB: Closing statement dari Pak Andi dan Bang Sira terkait PPDB?
AA: Membangun pendidikan harus dengan optimisme karena ini untuk anak-anak kita, berbeda dengan kita yang kerja di kantor.
Anak-anak kita adalah masa depan, itu kita sampaikan garda terdepan.
Terkait sarana dan prasarana dari tahun ke tahun kami terus melakukan perbaikan, inilah yang bisa kami kerjakan tatanan kedepan bekerjasama dengan DPRD Kepri kami tidak akan tinggal diam.
Terutama di lima Kabupaten dan dua Kota di Kepri untuk satuan pendidikan menjadi perhatian bersama.
SN: Kepada orangtua yang barangkali ada keluhan kepada pemerintah maupun DPRD saya menyampaikan permintaan maaf.
Kami terus melakukan upaya yang maksimal secara perlahan sesuai dengan kewenangan. Kita berharap kedepan tiga atau empat tahun ini PPDB kita bisa bereskan dan menumpuk di sekolah tertentu.
Semua upaya terbaik akan kami lakukan, karena pendidikan ini investasi terbaik yang harus diberikan orangtua.
Maka peta terbaik pendidikan anak harus dipersiapkan sejak dini supaya menjadi generasi unggul, sukses, dan mandiri.
Pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah tetapi tanggung jawab orangtua sangat penting memberikan motivasi. Tidak hanya sekolah negeri tetapi sekolah swasta juga mampu memberikan kemajuan. (TRIBUNBATAM.id / Yeni Hartati)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google