TRIBUNBATAM.id, LINGGA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lingga mengungkap apa yang telah dilakukan selama tahapan Pemilu 2024.

Saat coffee morning bersama sejumlah awak media di Dabo, Kecamatan Singkep, Ketua KPU Lingga, Ardhy Aulia mengungkap persiapan kapasitas teman-teman Ad Hoc dalam bentuk bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara.

Di antaranya bimbingan terhadap PPK dan PPS untuk pelaksanaan saat hari pemungutan suara.

"Kami sudah petakan dan hari ini sedang mempersiapkan untuk kontrak penggunaan transportasi baik darat maupun laut," ucapnya, Sabtu (23/12/2023).

Bersama sejumlah komisioner KPU Lingga lainnya, Ardhy Aulia mengungkapkan tantangan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Lingga.

Mulai dari perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), hingga distribusi surat suara, dengan geografis di Kabupaten Lingga yang terdiri dari banyak pulau-pulau.

Ardhi mengatakan, bahwa ngobrol bareng KPU Kabupaten Lingga dengan rekan-rekan media bertujuan untuk melihat sejauh mana peran media dalam Pemilu 2024.

"Intinya kami menyampaikan kepada rekan-rekan media terkait tahapan demi tahapan yang telah dan akan dilaksanakan KPU," kata Ardhy.

BAWASLU Lingga Soal Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Lingga sebelumnya mengungkap tiga desa yang dinilai rawan saat Pemilu 2024.

Letak geografis Kabupaten Lingga yang kepulauan, tentunya memerlukan pengawasan ekstra, khususnya saat tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Pulau di Kabupaten Lingga bahkan ada yang dekat dengan Provinsi Bangka Belitung dan Jambi.

"Desa yang rawan saat Pemilu 2024 ini maksudnya terkait letak geografis dan sinyal komunikasi," ucap Ketua Bawaslu Lingga, Fidya Asrina kepada awak media baru-baru ini.

Baca juga: KPU Lingga Tempatkan Tenaga Pengaman Logistik Untuk Menjaga Surat Suara

Ia mengungkap tiga desa di Lingga seperti Desa Pekajang, Mentude dan Berhala.

Desa Pekajang posisinya paling jauh dari ibu kota Kabupaten Lingga dan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung.

"Tentunya ini menjadi perhatian kami," sebutnya.

Fidya mengaku, pihaknya telah mempersiapkan sejumlah strategi guna mengotimalkan pengawasan dan meminalisir kendala-kendala di tiga titik rawan yang menjadi fokus perhatian Bawaslu Lingga tersebut.

“Kebetulan ada Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) yang kami tempatkan di sana. Jadi setiap desa itu ada PKD-nya masing-masing,” jelasnya.

Terkait pelanggaran kampanye, sejauh pengawasan pihaknya belum ada pelanggaran.

Baca juga: Lima Komisioner KPU Lingga Jalani Sidang Etik DKPP, Ini Awal Laporannya

Kendati demikian, Bawaslu Lingga mengaku pihaknya terus mengintensifkan pengawasan disejumlah wilayah dan pemantauan terhadap netralitas ASN.

“Sejauh ini belum ada pelanggaran, tetapi memang beberapa hal kita menjadi fokus pantauan soal netralitas ASN, mengingat netralitas ASN kita dari 2019 dan 2020 ada mengalami kenaikan,” ungkapnya.

Bawaslu Lingga juga telah melakukan upaya pencegahan dengan mendelegasikan tugas pengawasan kampanye kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di 13 Kecamatan dan 84 desa.

"Kalau untuk pelanggaran lain, seperti, money politic sejauh ini belum ada, dan belum ada laporan,” ungkapnya.

Fidya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.

Serta mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye menuju Pemilu 2024.

“Saya mengimbau pada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan praktik-praktik kecurangan terutama money politic kemudian netralitas ASN. Kita jagalah kondusifitas Pemilu 2024,” imbaunya.(TribunBatam.id/Febriyuanda)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News