TRIBUNBATAM.id - Sidang sengketa hasil Pileg 2024 Kepri masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terdapat dua perkara yang bakal kembali bersidang di MK terkait sengketa hasil Pileg 2024 di Kepri.

Selain Kota Batam, sidang lanjutan sengketa hasil Pileg 2024 juga berasal dari Kota Tanjungpinang tepatnya dari Paretai Golkar sebagai pemohon.

Sidang lanjutan tersebut rencananya akan digelar pada Selasa, 14 Mei 2024 pukul 08.00 WIB.

Mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti para pihak jadi agenda sidang lanjutan MK yang berlokasi di Gedung MKRI 1 Lantai 2.

Khusus untuk Partai Golkar dengan nomor perkara 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024.

Sementara pemohon pada sidang sengketa hasil Pileg 2024 di Batam merupakan diajukan Deni Firzan sebagai pemohon.

Adapun nomor perkaranya 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024.

Lantas, adakah yang tahu makna dibalik nomor perkara sidang sengketa hasil Pileg 22024 di Batam dan Tanjungpinang itu?

Ternyata, terdapat arti di balik nomor perkara tersebut.

Makhamah Konstitusi melalui media sosial Instagram mereka memberi penjelasan jika hal tersebut bertujuan agar lebih memudahkan warga yang ingin mencari informasi perkara PHPU Pileg 2024 di laman MK.

Kita ambil contoh nomor perkara sidang sengketa hasil Pileg 2024 di Batam dengan nomor perkara
176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024.

Riwayat Perkara Sidang Sengketa Hasil Pileg 2024 di Batam Bisa Dilihat DI SINI

Nah, angka 176 merupakan nomor perkara pada tingkat DPR/DPRD.

Sementara angka 02 merupakan jenis permohonan, apakah dari parpol atau perseorangan.

Sementara nomor 02 merupakan nomor parpol peserta Pemilu 2024.

Dalam hal ini berarti Partai Gerindra.

Terakhir, angka 10 merupakan kode provinsi.

Nomor urut Provinsi Kepulauan Riau melansir laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, @mahkamahkonstitusi nomor 10.

Berikut Nomor Urut Kode Provinsi

• Aceh: 1
• Sumatera Utara: 2
• Sumatera Barat: 3
• Riau: 4
• Jambi: 5

Riwayat Perkara Sidang Sengketa Hasil Pileg 2024 di Tanjungpinang Bisa Dilihat DI SINI

• Sumatera Selatan: 6
• Bengkulu: 7
• Lampung: 8
• Kepulauan Bangka Belitung: 9
• Kepulauan Riau: 10
• DKI Jakarta: 11
• Jawa Barat: 12
• Jawa Tengah: 13
• DI Yogyakarta: 14
• Jawa Timur: 15
• Banten: 16

Baca juga: Sidang MK Sengketa Pileg 2024 Termasuk Tanjungpinang Kepri Mulai 29 April, Bawaslu Diminta Bersiap

• Bali: 17
• Nusa Tenggara Barat: 18
• Nusa Tenggara Timur: 19
• Kalimantan Barat: 20
• Kalimantan Tengah: 21
• Kalimantan Selatan: 22
• Kalimantan Timur: 23
• Kalimantan Utara: 24
• Sulawesi Utara: 25
• Sulawesi Tengah: 26
• Sulawesi Selatan: 27

Baca juga: Sidang MK Sengketa Hasil Pileg 2024 Batam dan Tanjungpinang Kamis 2 Mei 2024

• Sulawesi Tenggara: 28
• Gorontalo: 29
• Sulawesi Barat: 30
• Maluku: 31
• Maluku Utara: 32
• Papua: 33
• Papua Barat: 34
• Papua Selatan: 35
• Papua Tengah: 36
• Papua Pegunungan: 37
• Papua Barat Daya: 38

Bagaimana dengan arti nomor perkara sidang sengketa hasil Pileg 2024 untuk DPD?

Arti dibalik nomor perkara khusus DPD justru lebih mudah dibandingkan DPR atau DPRD.

Misalkan, nomor perkara DPD 06.04/PHPU.DPD-XXII/2024

Angka 06 merupakan nomor perkara.

Sedangkan 04 merupakan kode provinsi, dalam hal ini Provinsi Riau.

Bagaimana? sudah tahu sekarang kode dibalik nomor perkara sidang sengketa hasil Pileg 2024 di MK, kan. (TribunBatam.id/*)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News