TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam pada Pilkada 2024, Nuryanto dan Hardi Selamat Hood (NADI) dicecar mahasiswa Universitas Kepulauan Riau (Unrika) Batam, Rabu (6/11) malam.

Nuryanto dan Hardi Selamat Hood yang akrab disapa NADI menghadapi berbagai isu ekonomi terkini yang menjadi sorotan.

Termasuk masalah pengupahan yang kembali mencuat setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengupahan.

Pada acara bertajuk “Cecar Calon Wali Kota Batam 2024" yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unrika Batam, pasangan NADI diminta memaparkan program kerja mereka di hadapan mahasiswa. 

Ketua BEM Unrika Batam, Muryadi Aguspriawan menyampaikan, program "Cecar Walikota Batam 2024" digelar dalam rangka edukasi politik kepada mahasiswa yang juga bagian dari masyarakat Kota Batam.

Baca juga: Debat Pilkada Batam Sengit, Nuryanto Singgung Pelat Mobil Palsu, Amsakar Beri Klarifikasi

"Pemilihan kepala daerah bukan hanya persoalan partai politik, tapi juga urusan masyarakat, salah satunya tanggung jawab partai politik juga memberikan edukasi kepada masyarakat, diantaranya mahasiswa," kata Muryadi.

"Kami ingin memastikan calon pemimpin memiliki solusi konkret atas sejumlah persoalan, maka acara ini diadakan,”lanjutnya.

Sebagai bagian dari program tersebut, maka setiap pasangan calon Walikota Batam 2024 diundang untuk berdialog dengan mahasiswa dan para akademisi.

Kebetulan pada Rabu (6/11/2024) jadwal pasangan Nuryanto dan Hardi Selamat Hood untuk tampil.

Pekan selanjutnya giliran pasangan Amsakar Achmad - Li Claudia Chandra (ASLI) untuk berdiskusi dan berdialog dengan mahasiswa dan seluruh elemen kampus Unrika Batam.

Baca juga: Komunitas Batak Batam Gelar Konser NADIROHA, Dukung Pasangan Nuryanto Hardi

Pasangan Nuryanto dan Hardi tiba di auditorium kampus secara bersamaan dan langsung naik ke podium untuk menyampaikan program kerja mereka. 

Berbagai pertanyaan diajukan mahasiswa dan dosen kepada mereka.

Di antaranya pertanyaan seputar ekonomi, khususnya mengenai upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral (UMS), dilontarkan mahasiswa. 

Salah satu pertanyaan menantang datang dari Candra Tarigan, mahasiswa semester akhir.

“Apa langkah terkait permasalahan upah di Batam? Bagaimana strategi Anda agar persoalan upah dapat diatasi tanpa perlu demonstrasi buruh?” tanya Candra Tarigan, salah satu mahasiswa.

Baca juga: Pilkada Batam 2024, Warga Hinterland Sampaikan Keluhan ke Nuryanto-Hardi Hood

Menanggapi pertanyaan soal pengupahan, Nuryanto memulai penjelasannya dengan memaparkan kondisinya saat duduk sebagai anggota legislatif. 

Cak Nur, sapaan Nuryanto mengatakan jika selama menjabat sebagai anggota DPRD, mereka hanya berperan sebagai penonton dalam polemik pengupahan.

DPRD Batam kerap menerima dampak dari ketidaksepakatan antara eksekutif dan buruh. Saat eksekutif didemo, maka legislatif juga ikut didemo.

"Ya kami DPRD hanya bisa merekomendasikan, namun kebijakan sepenuhnya ada di tangan eksekutif,” kata Nuryanto.

Menurut Nuryanto, pentingnya peran proaktif pemerintah dalam mengundang seluruh pihak terkait untuk berdialog dan mencari solusi bersama berdasarkan data dan fakta.

Baca juga: Nuryanto Hardi Dapat Dukungan dari IKAWANGI, Seruan Batam Mudah Disambut Antusias

Hal itu yang akan ia perkuat jika diberi kepercayaan oleh warga Bayam menjadi Walikota Batam periode 2024-2029 bersama Hardi Selamat Hood.

Lebih lanjut Nuryanto mengatakan, selama ini, dalam hal pengupahan, undangan pemerintah untuk membicarakan itu kadang diabaikan. 

“Jika pemerintah tidak tegas mengatur, maka masalah akan terus berlanjut,” tambahnya.

Nuryanto menyatakan pemerintah perlu menunjukkan ketegasan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Baik pihak pekerja, maupun pihak pengusaha.

Baca juga: NADI Hadapi Debat Perdana Pilkada Batam 2024, Nuryanto: Kami Sikapi dengan Tenang

“Pemimpin harus berani mengambil sikap tegas dalam mengawal proses pengupahan yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku. Jika pemerintah tidak dihormati, trus siapa lagi?” pungkasnya.

Nuryanto mengakhiri penjelasannya soal pengupahan di Kota Batam dengan menegaskan, pemerintah Kota Batam harus tahu posisinya dan kapasitasnya dimana sebagai kepala daerah, sebagai pemerintah, yang diberikan kewajiban untuk mengatur pada seluruh masyarakat. (TribunBatam.id/Aminuddin)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News