TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Ketersediaan kelapa untuk kebutuhan lokal Kepri belum terpenuhi juga hingga saat ini. Padahal Kepri termasuk provinsi pengekspor kelapa kelapa ke beberapa negara. 

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta agar ketersediaan kelapa untuk kebutuhan lokal harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum diekspor.

Hal tersebut misalnya disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin. “Kebutuhan kelapa untuk lokal harus menjadi prioritas utama,” ungkap Wahyu kepada TRIBUNBATAM.id, Senin (06/1/2025) siang.

Wahyu menambahkan, permintaan kelapa bulat semakin meningkat di pasar Internasional. Sebab, itu DPRD Provinsi Kepri menekankan betapa penting kebijakan yang memastikan pasokan kelapa untuk konsumsi dan kebutuhan industri lokal.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tidak ingin kelapa yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lokal justru teralihkan sepenuhnya untuk keperluan ekspor. Dia juga menanggapi lonjakan harga santan yang mencapai Rp 30.000 per kilo gramnya. 

Baca juga: Harga Kelapa Santan di Tanjungpinang Naik Drastis, Pedagang dan Konsumen Mengeluh

Kenaikan harga santan yang signifikan ini meresahkan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada bahan pangan ini untuk kebutuhan sehari-hari. 

“Harga yang melambung tidak sebanding dengan daya beli masyarakat yang semakin tertekan,” ucap Wahyu.

Selain itu, para pengusaha kelapa juga diminta untuk lebih transparan dalam melaporkan jumlah kelapa yang akan diekspor. Mereka juga diharapkan menjalin kerja sama dengan petani kelapa guna memastikan pasokan kelapa agar industri lokal tetap aman.

Wahyu pun berharap agar dengan pengaturan yang lebih baik dalam distribusi kelapa, sektor kelapa dapat terus berkembang tanpa mengorbankan kebutuhan pasar lokal. Dengan demikian, ekonomi daerah tetap stabil dan berkembang.

Usulkan Kenaikan Pajak Ekspor Kelapa 

 Wahyu kemudian mengusulkan agar pemerintah pusat menaikkan tarif pajak ekspor kelapa bulat. Pajak ekspor kelapa bulat dikenai pajak Rp 2 ribu setiap butirnya.

“Saya mengusulkan tarif ekspor komoditas kelapa bulat dengan menetapkan bea pungutan terhadap ekspor kelapa bulat Rp 2 ribu per butir,” ujar Wahyu.

Anggota DPRD Provinsi Kepri dua periode itu menjelaskan, pengenaan pajak ekspor ini penting untuk menjaga ketersediaan pasokan kelapa bulat di Kepri.

Sebab, komoditas kelapa bulat semakin terbatas dan harga melonjak naik dari Rp 3 ribu per butir menjadi Rp 7 ribu per butirnya.

“Ini bertujuan menjaga pasokan bahan baku kelapa industri tetap terjaga dengan baik untuk mendukung kemandirian dan daya saing industri dalam negeri,” jelas Wahyu.

Selain itu, demi memastikan ketersediaan pasokan kelapa bulat, Wahyu meminta Pemprov Kepri mendukung peremajaan perkebunan kelapa. Seluruh perkebunan menanam varietas unggul sehingga hasil panen melimpah.

“Optimalkan lahan tidur untuk penanaman pohon kelapa unggulan,” tegas Anggota DPRD Provinsi Kepri itu.(Tribunbatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News