TRIBUNBATAM.id, BINTAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sinergitas ini dilakukan KPK sebab pemerintah daerah dan DPRD adalah dua aktor kunci yang menentukan hitam dan putih daerah.

Apakah bebas dari korupsi atau justru terjerumus dalam praktik koruptif.

KPK tak ingin ada korupsi yang terjadi di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri).

Bupati Bintan Roby Kurniawan, menyebutkan Pemkab Bintan telah melakukan beberapa hal terkait perihal dimaksud. 

Baca juga: PT Pulau Bintan Djaya Diisukan Akan Tutup Tahun Ini, Pemkab Bintan Masih Cari Jalan Terbaik

Mulai dari perbaikan sistem baik pengawasan, tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan. 

Kemudian pendidikan berupa edukasi dalam bentuk sosialisasi maupun penyuluhan. 

Selanjutnya partisipasi masyarakat, dimana masyarakat dilibatkan dalam pencegahan dini indikasi korupsi dengan menyediakan berbagai media pelaporan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

"Kami tegas menyampaikan komitmen Pemkab Bintan untuk turut serta dalam upaya pencegahan korupsi," kata Roby Kurniawan, Minggu (18/5/2025).

Ada program dan upaya-upaya dari KPK tetap di dukung Pemkab Bintan, seperti MCP dan Survey Penilaian Integritas (SPI).

Roby mengakui program dan kegiatan KPK RI telah banyak memberi dampak positif serta manfaat yang dirasakan pemerintah daerah. 

Baca juga: 179 Siswa di Bintan Awali Program Makan Bergizi Gratis Hasil Kolaborasi PT BAI dan Pemkab Bintan 

Kolaborasi eksekutif dan legislatif yang ada di daerah menjadi muara utama dalam komitmen melawan kejahatan luar biasa (korupsi).

Upaya-upaya yang dilakukan Pemkab Bintan sejauh ini sangat masif. Salah satunya terbukti dengan raihan skor 91,13 pada capaian penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI tahun 2024.

MCP sendiri merupakan program KPK yang berkolaborasi dengan Kemendagri, BPKP dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui monitoring serta evaluasi pada delapan area intervensi.

Dari delapan area intervensi yang dinilai, Bintan meraih nilai tertinggi pada area penganggaran (98,83) dan optimalisasi pajak (98,84).

Bahkan se-Provinsi Kepri, hanya Kabupaten Bintan yang menuritnya berhasil mencatatkan nilai sempurna (100) pada dua area, yakni area pelayanan publik dan area manajemen ASN. (TribunBatam.id/Ronnye Lodo Laleng)