Pada 2014, ia berhijrah ke dunia politik dan maju pada pemilihan legislatif.

Saat itu, dirinya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Nasdem.

Slamet Junaidi pun akhirnya berhasil melenggang ke Senayan.

Namun, sebelum jabatannya berakhir, Slamet Junaidi mencalonkan diri sebagai Bupati Sampang, Madura.

Pada Pilkada 2019, Slamet Junaidi bersama Abdullah Hidayat terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sampang periode 2019-2024.

Kemudian, Slamet Junaidi kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Sampang periode 2024-2029 bersama calon Wakil Bupati Sampang yaitu Ahmad Mahfudz.

Baca juga: Profil Syah Afandin Bupati Terpilih Langkat 2024 Tidak Perlu Tunggu Putusan MK, Intip Rekam Jejaknya

Pendidikan

• SD Negeri Gunung Sekar 3 Sampang (1979-1985)
• SMP Negeri 4 Sampang (1985-1988)
• Paket C Tunas Harapan (2009-2012)
• S-1 STISIP Syamsul Ulum Sukabumi (2012-2016)

Karier

• Direktur PT Slamet Mandiri
• Anggota DPR-RI dari Partai NasDem (2014-2018)
• Bupati Sampang (2019-sekarang)

Baca juga: Rekam Jejak Abdul Harris Bobihoe Wakil Wali Kota Bekasi, Dulu Kerja di Perusahaan Ekspor dan Impor

Gebrakan Slamet Junaidi - Ahmda Mahfudz

Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, bahkan sudah tujuh kali berturut-turut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara resmi di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur dan diterima langsung oleh Bupati Sampang H Slamet Junaidi bersama Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Kamis (17/4/2025).

Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa, melaksanakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Sampang kondisinya sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan. 

Opini WTP juga dinilai menempatkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bupati Sampang H Slamet Junaidi mengatakan bahwa, opini WTP ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang selalu berupaya melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Begitupun, Ini juga menjadi bentuk tanggung jawab kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sampang," ujarnya.