TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Tiga fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2025 pada Kamis (24/7/2025).

Dari penjelasan penyampaian Ranperda oleh Bupati Kepulauan Anambas sebelumnya, tiga fraksi menyatakan setuju untuk dibahas ke tingkat selanjutnya menjadi Perda.

Kendati demikian, ada beberapa catatan yang dikemukakan para fraksi terhadap Ranperda tersebut.

Syamsil Umri, Juru bicara Fraksi Perjungan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (PNBKS) menekankan pentingnya sinergi antara program APBD murni dan APBD perubahan agar tidak terjadi upaya penambalan untuk kekeliruan perencanaan.

"Perubahan APBD 2025 ini masih didominasi anggaran untuk infrastruktur umum. Sebaiknya rasionalisasikan ke aspek utama seperti pendidikan, kesehatan dan sosial," ujar Syamsil Umri.

Dibidang pendidikan, pihaknya mendesak Bupati Kepulauan Anambas untuk lebih atensi terhadap sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas guru dibanding fasilitas infrastruktur rehab gedung maupun kelas.

"Hasil evaluasi kami di lapangan, masih ada sekolah di Anambas ketika ingin mencetak lembar kerja harus antre, ketika ingin menggunakan proyektor harus antre. Kami minta pemerintah daerah beri perhatian lah dalam hal ini, jangan justru lebih konsen pada pembangunan fisik terus," terangnya.

Selain itu, Fraksi PNBKS mengingatkan untuk dipastikannya tenaga guru dan tenaga kesehatan pasca pengangkatan PPPK antara formasi dengan kebutuhan daerah.

"Di beberapa sekolah kami menjumpai masih adanya yang belum memiliki guru. Ini perlu penataan kembali dengan kebijakan agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," jelasnya.

Di bidang kesehatan, pihaknya turut mendesak supaya tidak terulang kembali habisnya keersediaan obat baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.

"Jangan sampai masyarakat atau pasien yang berobat harus beli obat lagi ke apotik dan persoalan rujukan itu harus segera diselesaikan," kata Syamsil Umri.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR) Linda mengatakan, pihaknya sependapat dengan upaya pemerintah daerah sebelumnya yang ingin melunasi beban hutang jangka pendek atas pekerjaan tahun sebelumnya.

Kemudian pihaknya juga mendorong agar belanja pegawai dan belanja sosial yang menopang hajat masyarakat dan perekonomian dapat lebih dioptimalkan.

"Seperti pembayaran TPP ASN harus dibayarkan tepat waktu dan tuntas. Jika ini terhambat akan terdampak pada turunnya daya beli dan daya dukung ekonomi mikro," ujarnya.

Mengingat kemajuan global saat ini, pihaknya turut mendorong pemerintah daerah melakukan intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan menciptakan inovasi berbasis elektronik (digital).

Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk membayar retribusi pajak daerah

"Semoga dengan melalukan inovasi, daerah dapat meningkatkan pendapatan lain-lain daerah yang sah, sebagaimana kita ketahui mengalami penurunan sebesar 7 persen pada perubahan anggaran ini," kata Linda.

Terakhir juru bicara Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD) Riki meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih selektif lagi dalam memberikan dana hibah di tengah efisiensi pusat 50 persen.

Tak cuma itu, Fraksi PKAD juga menyoroti belanja pegawai yakni TPP ASN yang tak mampu dibayarkan agar tidak dipaksakan menjadi hutang ditahun berikutnya.

"Kami berharap pemerintah daerah lebih fokus mengejar dana pusat guna pembangunan daerah dan terciptanya lapangan pekerjaan," pungkas Riki.

Bupati Kepulauan Anambas Aneng dalam tanggapannya mengapresiasi pandangan seluruh fraksi dewan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025.

Dari semua pandangan itu, Pemkab Kepulauan Anambas, katanya, akan berupaya dan komitmen merealisasikan setiap program dan kegiatan dengan anggaran perubahan APBD ini semaksimal mungkin untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami sepakat anggaran perubahan APBD ini harus diarahkan mengacu pada agenda prioritas dan target yang telah disusun pada RKPD 2025, utamanya pada sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur," katanya.

Pemerintah daerah juga telah berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban hutang jangka pendek. Terutama, yang berkaitan lansung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik.

Selain itu, pembayaran TPP ASN tetap menjadi prioritas sepanjang sesuai dengan regulasi dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam perubahan APBD 2025, kami telah mengalokasikan anggaran TPP berdasarkan evaluasi kinerja dan disiplin anggaran

"Untuk pengoptimalan PAD, kami telah melakukan intensifikasi kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, penguatan pengawasan, serta perbaikan sistem penagihan dan pelaporan. Untuk mempercepat penerapan sistem digital, kami terus menjalin kerja sama dengan pihak ketiga seperti bank daerah, penyedia jasa teknologi informasi dan lembaga keuangan lainnya serta menyiapkan payunb hukum daerah," sebutnya.

Menanggapi saran fraksi terkait adanya ketimpangan penataan distribusi tenaga kerja PPPK, Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah menyusun kebijakan yang adaptif.

"Saat ini kami sedang susun kebijakan penataan ulang kebutuhan nyata di lapangan, termasuk pengaturan mutasi dan formasi tambahan secara adaptif," terangnya.

Terakhir, Bupati Aneng mengapresiasi atas seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD.

"Masukan dari DPRD menjadi dorongan penting bagi kami dalam penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah," pungkasnya. (TribunBatam.id/Noven Simanjuntak)