Pemkab Anambas Perkuat Layanan Digital, Aplikasi Srikandi Mulai Digunakan untuk Surat Menyurat

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas resmi menerapkan sistem administrasi digital melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).

Aplikasi ini menggantikan pengelolaan surat menyurat secara fisik menjadi bentuk elektronik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusipda) Anambas, Rusmanda mengatakan, Srikandi merupakan aplikasi persuratan nasional yang kini digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah secara serempak.

Implementasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan.

"Dengan aplikasi ini, kita tidak lagi menggunakan dokumen hard copy, tetapi soft copy, khususnya untuk surat menyurat. Semua proses pengiriman surat dapat dilakukan secara digital," ujar Rusmanda, Minggu (28/9/2025).

Menurutnya, penggunaan Srikandi membuat proses pengiriman undangan atau surat antar instansi menjadi lebih cepat dan praktis.

Tidak perlu lagi mengantarkan dokumen secara langsung ke berbagai kantor OPD, karena semuanya dapat dikirim melalui aplikasi.

"Ini lebih mempermudah kita berinteraksi dalam surat menyurat. Jadi tidak ada lagi istilahnya antar undangan ke sejumlah OPD secara fisik, cukup lewat aplikasi ini sudah tersampaikan semua," jelasnya.

Meski demikian, Rusmanda mengakui bahwa koneksi internet masih menjadi tantangan dalam penerapan sistem ini.

Ia menyebut, jika jaringan tidak stabil, maka aplikasi akan berjalan lambat dan mengganggu proses kerja.

"Karena ini sistem digital, tentu sangat tergantung pada koneksi internet. Kalau jaringannya lemah, ya agak lemot aplikasinya. Untuk itu, maka perlu terlebih dahulu memusatkan atensi terhadap jaringan internet di masing-masing wilayah," tuturnya.

Sejauh ini, Rusmanda menyebut, Pemkab Anambas telah memberikan pelatihan kepada sepuluh kecamatan terkait penggunaan Srikandi.

Masing-masing kecamatan kini telah memiliki admin khusus untuk mengelola aplikasi tersebut di lingkungan kerja mereka.

Namun, Rusmanda mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum dapat memberikan bimbingan teknis (bimtek) ke pemerintah desa karena keterbatasan anggaran dan sumber daya.

Pelatihan lanjutan masih dalam tahap perencanaan.