Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026 Jadi Rp 693 Triliun, Masih Jauh di Bawah 2025

TRIBUNBATAM.id - Meski mengalami kenaikan, dana transfer ke daerah 2026 masih dibawah 2025.

Pemerintah dan DPR sepakat penambahan anggaran transfer ke daerah dari semula targetnya hanya sebesar Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan kenaikan anggaran sebesar Rp 43 triliun tersebut sudah disesuaikan dengan pemasukan dari daerah. Kenaikan pun juga diperuntukan menjaga stabilitas sosial dan politik daerah.

"Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (18/9/2025).

Kendati angka tersebut juga masih lebih rendah dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 819,2 triliun.

Mengenai hal ini,  Purbaya menegaskan terdapat beberapa belanja pusat yang nantinya akan dibelanjakan di daerah.

"Jadi manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang, artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah," ujarnya.

Purbaya akan gencar memantau  terhadap belanja daerah secara berkala. 

"Jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah, jangan sampai terlepas seperti sebelum-sebelumnya," ujarnya.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai lonjakan ini merespons tekanan dari komisi-komisi serta sorotan publik terkait pemangkasan tajam dalam rancangan awal. 

“Tentu kenaikan Rp 43 triliun ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi dan berbagai pemberitaan yang demikian dahsyat urusan TKD, dari Rp 650 triliun direspons oleh pemerintah naik menjadi Rp 693 triliun, tepatnya Rp 692,995 triliun,” ujar Said di DPR, Kamis (18/9/2025).

 Selain TKD, belanja kementerian dan lembaga juga bertambah Rp 12,3 triliun menjadi Rp 1.510,5 triliun, sementara belanja non-K/L naik Rp 900 miliar menjadi Rp 1.639,2 triliun.

Total belanja negara dalam APBN 2026 bertambah Rp 56,2 triliun, dari Rp 2.786,5 triliun menjadi Rp 2.842,7 triliun. (km)