Pengadaan Mobil Dinas Baru Pemkab Karimun Rp1,9 M Disorot, Bupati Angkat Bicara

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Pengadaan tiga unit mobil dinas baru oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun mendapat sorotan.

Sebab alokasi anggaran yang disiapkan Pemkab Karimun di APBD 2026 terbilang besar, yakni Rp1,9 miliar. Angka ini dinilai fantastis di saat anggaran daerah yang lagi turun. 

Sementara itu dari Pemkab Karimun mengatakan, pengadaan kendaraan dinas ini dibutuhkan untuk menunjang mobilitas operasional Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karimun dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Karimun H.Ing Iskandarsyah mengatakan, pengadaan kendaraan dinas sebenarnya merupakan hak penunjang operasional setiap kepala daerah.

Hal ini seharusnya sudah tersedia sejak awal masa jabatan sesuai aturan yang berlaku.

Namun Pemkab Karimun sempat menunda pengadaan kendaraan dinas baru, karena ada kebutuhan yang harus diprioritaskan. 

“Seharusnya ketika kami masuk menjabat itu sudah disiapkan, seperti itu aturan mainnya. Tapi kemarin di APBD-P 2025 masih saya tahan. Saya pakai mobil lama yang sebenarnya sudah rusak,” ujar Iskandar, Sabtu, (9/5/2026). 

Selain itu, Pemkab sebelumnya telah lebih dahulu melakukan pengadaan kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD. Langkah itu sebagai kebutuhan operasional dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“Dan justru yang pertama itu kan Anggota DPRD, dan itu sebuah kebutuhan mereka dan aturan seperti itu tidak apa-apa,” katanya. 

Sementara itu, menanggapi kritik masyarakat terkait besaran anggaran pengadaan kendaraan dinas tersebut, Iskandar menjelaskan bahwa Pemkab Karimun telah melakukan berbagai langkah penghematan di sektor lain, demi menjaga kondisi APBD tetap sehat.

Hal yang paling terlihat jelas di anggaran kegiatan Safari Ramadhan 2026 yang hanya mengeluarkan Rp165 juta. 

“Orang mungkin tidak melihat dari sisi lain. Contoh di safari ramadhan itu kami mengeluarkan Rp165 juta, yang biasanya itu mencapai Rp650 juta. Selain itu banyak lagi penghematan yang kami lakukan,” ujarnya.

Iskandar juga menyinggung soal UHC (Universal Health Coverage). Pemkab Karimun mampu menganggarkannya tahun 2026 ini. Hal lain juga terkait hak ASN dibayar tepat waktu dan juga Tunjangan Hari Raya (THR). 

Pemkab Karimun memastikan tetap menerima seluruh kritik dan masukan yang berkembang sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

“Kami jadikan kritik itu untuk mendorong kinerja kami ke depan supaya lebih baik lagi. Ya kami sadar kalau memuaskan semua orang emang tidak bisa, karena selama kami mengikuti SOP dan aturan yang dilakukan, tak perlulah kami terlalu reaktif,” tuturnya.

(TribunBatam.id/Fairozzamani)