Rabu, 3 Juni 2026

Karimun Kembali Raih WTP dari BPK, Bupati Iskandarsyah Tekankan APBD Harus Dongkrak Ekonomi

Kabupaten Karimun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepulauan Riau

Tayang: | Diperbarui:
Penulis: Fairoz Zamani | Editor: Dewi Haryati
Istimewa/Fairoz Zamani
PENGHARGAAN KABUPATEN KARIMUN - Bupati Karimun Iskandarsyah menerima secara langsung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepulauan Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (2/6/2026) 

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Kepri di Batam, Selasa (2/6/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Karimun, Ing H. Iskandarsyah. Pada kesempatan ini turut hadir juga Ketua DPRD Karimun, Kepala Inspektorat Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karimun.

Bupati Karimun, Ing H.Iskandarsyah, mengucapkan rasa syukur atas raihan opini WTP tersebut. Ia mengatakan penghargaan itu menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Alhamdulillah atas penghargaan ini. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Iskandarsyah, Rabu (3/6/2026).

Ia menegaskan, opini WTP bukan hanya soal tertib administrasi dan laporan keuangan melainkan bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Yang terpenting adalah bagaimana APBD yang dikelola dapat meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Karimun," ujarnya.

Meski memperoleh opini WTP dengan catatan paragraf penekanan suatu hal, capaian tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Karimun telah disusun sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Pemkab Karimun juga memastikan raihan tersebut tidak membuat jajaran pemerintah berpuas diri. Sebaliknya, opini WTP akan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat.  

(TribunBatam.id/Fairozzamani

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved