Menteri PANRB Rini Widyantini Resmikan MPP Karimun, Warga Kini Lebih Mudah Urus KTP dan KK

Ringkasan Berita:

• Menteri PANRB Rini Widyantini meresmikan delapan Mal Pelayanan Publik secara daring
• Gedung MPP Kabupaten Karimun menjadi salah satu pusat pelayanan terpadu yang diresmikan
• Bupati Karimun Ing Iskandarsyah menekankan kemudahan akses layanan bagi masyarakat kepulauan
• Pemerintah Kabupaten Karimun menerapkan sistem jemput bola melalui pembagian tiga zona wilayah

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini meresmikan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara daring lewat Zoom pada Senin (15/6/2026).

Selain Karimun, terdapat tujuh MPP daerah lain yang turut diresmikan secara bersamaan, yakni MPP Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Paser, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Halmahera Selatan.

Menteri Rini mengatakan MPP merupakan instrumen strategis yang dirancang sebagai pusat pelayanan terpadu yang mudah diakses masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, tantangan pemerintah saat ini bukan hanya memberikan layanan yang cepat, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

"Masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan yang sederhana, bukan untuk memahami bagaimana birokrasi bekerja," ujar Rini melalui Zoom.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah yang telah menyelesaikan pembangunan MPP di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, mengatakan kehadiran MPP menjadi solusi yang memudahkan masyarakat, terutama karena Kabupaten Karimun memiliki wilayah yang terdiri dari banyak pulau.

Dengan adanya MPP, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mengurus administrasi di berbagai lokasi yang terpisah.

"Penekanan Menteri tadi jelas terkait pelayanan. Kita harus menciptakan layanan yang baik. Masyarakat datang ke MPP dengan harapan, maka mereka harus pulang dengan rasa puas. Kalau bisa selesai pada hari yang sama, buat prosesnya semudah mungkin," ujarnya.

Untuk pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Pemerintah Kabupaten Karimun akan menerapkan sistem jemput bola.

Iskandarsyah menjelaskan, layanan tersebut akan dibagi ke dalam tiga zona, yakni Zona Karimun, Zona Kundur, dan Zona Moro.

Pembagian zona ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya transportasi masyarakat.

"Zona Moro bisa melayani Sugi Besar, Zona Kundur melayani tiga kecamatan termasuk Ungar dan Belat, sedangkan Zona Karimun melayani beberapa kecamatan di sekitarnya," ujarnya.

Sebagai informasi, peresmian delapan MPP baru ini menambah jumlah MPP di Indonesia dari 305 menjadi 313 unit yang tersebar di berbagai daerah. (TribunBatam.id/Fairozzamani)