Wakil Gubernur Kepri Soal Temuan Program MBG, Stop Sementara Dapur SPPG di Sejumlah Daerah

TRIBUNBATAM.id, KEPRI - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memberikan perhatian khusus soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perhatian khusus ini dilakukan setelah ada beberapa persoalan yang terjadi dalam penerapan program MBG ini.

Kasus keracunan, makanan bau, temuan ulat hingga serangga jadi peringatan serius Pemprov Kepri.

Sejauh ini sudah 6 laporan kasus dugaan keracunan dalam program MBG di Kepri. 

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura menegaskan segera inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kepri. 

Sertifikasi higenis menjadi syarat mutlak untuk menjamin mutu makanan sekaligus mencegah kasus keracunan.

"Kami akan stopkan terlebih dahulu dapur SPPG yang belakangan marak terjadi di beberapa daerah," kata dia.

Pemprov Kepri, dalam hal ini BPOM, Dinkes serta BGN akan mengecek kelayakan dapur MBG untuk mendapat sertifikasi higenis.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan berpedoman pada standardisasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.

Jika semua berjalan dengan standar, Nyanyang Haris Pratamura memastikan program ini berjalan dengan baik. 

"Kita ikuti terus standar dari pusat, seperti bahan bakunya yang menjadi penyebab keracunan, harus higenis," ucapnya.

Kondisi tersebut menjadi peringatan keras agar pengelolaan dapur MBG tidak lagi diabaikan.

Total semua dapur di Kepri ada 103 dengan penerima ada 200 ribu penerima manfaat.

Dia berharap ke depan, MBG tetap berjalan dengan baik dan lancar. Jangan ada lagi masalah dikemudian hari.

Hal senada juga disampaikan Kadinkes Kepri, Mohammad Bisri.

Dia menyebutkan, masalah dapur sangat menentu dalam program ini.

"Semua dapur harus ada kelaikan dan diversifikasi sehat dari Dinkes, meskipun sejak awal mereka sudah memiliki standar pembangunan dapur," kata dia.

Pihak SPPG harus mengajukan surat verifikasi layak sehat ke Dinas Kesehatan Kabupaten- Kota di Kepri.

Beberapa kejadian sebelumnya merupakan tanggungjawab dari SPPG. 

"Ke depan tidak boleh lengah lagi. Harus sesuai dengan SOP yang ada," pesannya. 

Dia berharap ke depan hal serupa tak terulang kembali.

Arahan Mendagri Buat Gubernur Kepri Soal Program MBG

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad sebelumnya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (29/9). 

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja itu membahas dua isu strategis nasional, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan penuntasan Tuberkulosis (TBC).

Rakor ini turut dihadiri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin serta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 

Secara virtual juga hadir Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, para kepala daerah, serta unsur Forkopimda se-Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih menjadi negara dengan TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. 

“Kita sangat serius menangani hal ini. Kepala daerah beserta jajarannya menjadi ujung tombak penanganan di daerah masing-masing, terutama di wilayah dengan prevalensi tinggi,” ujarnya melansir laman Diskominfo Kepri. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan itu juga menegaskan pentingnya penyederhanaan aturan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan pangan program MBG.

Jika sebelumnya pengusaha makanan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar dari Dinas Pariwisata, kini tidak diperlukan lagi. 

Yang wajib adalah memenuhi persyaratan teknis kesehatan, yakni Surat Izin SPPG, layout dapur, serta sertifikat kursus keamanan pangan siap saji bagi penanggung jawab dan penjamah makanan. 

"Ini untuk memudahkan sekaligus memperkuat standar higienitas,” jelas Menkes.

Menko PMK Pratikno menekankan bahwa pengarusutamaan penanggulangan TBC harus menjadi kesadaran bersama. 

Ada tiga kewajiban daerah, yaitu mengintegrasikan agenda TBC dalam forum koordinasi daerah, melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif, serta melibatkan seluruh petugas dan penyuluh di daerah. 

"Bahkan materi TBC wajib diintegrasikan dalam pelatihan aparatur,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang mengingatkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 134 ribu kematian akibat TBC di Indonesia. 

“Sejak tahun 2020, Kemenkes telah memonitor empat indikator utama, yaitu penemuan kasus, inisiasi pengobatan, keberhasilan pengobatan, serta pemberian terapi pencegahan TBC,” jelasnya.

Menanggapi hasil Rakor tersebut, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menegaskan kesiapan Pemprov Kepri untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat.

Program Makan Bergizi Gratis dan percepatan penuntasan TBC menurutnya adalah agenda nasional yang sejalan dengan komitmen Pemprov Kepri untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 

Pihaknya berkomitmen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, melibatkan Puskesmas dan sekolah.

Serta memastikan setiap dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi sesuai standar baru yang telah disederhanakan Kementerian Kesehatan," sebutnya.

"Dengan langkah ini, kita ingin menjamin makanan sehat, aman, dan bergizi bagi anak-anak, sekaligus melindungi generasi Kepri dari ancaman TBC,” ungkap Ansar Ahmad. 

Berikut 4 Poin Penting Dalam Rakor Terkait Program MBG

1. Penghentian sementara SPPG atau dapur MBG yang bermasalah untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh, mencakup kedisiplinan, kompetensi, serta kualitas juru masak.

2. Kewajiban pemerintah daerah, K/L, dan pemangku kepentingan terkait untuk aktif melakukan pengawasan program MBG melalui kolaborasi lintas sektor guna memastikan kualitas implementasi.

3. Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional untuk menjamin standar keamanan pangan.

4. Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dilibatkan secara berkala dalam pemantauan SPPG agar terbangun sistem pengawasan preventif dan berkelanjutan.(TribunBatam.id/Ronnye Lodo Laleng/*)