Komando RDP di Komisi I DPRD, Bahas Biaya Aplikasi hingga Penjemputan di Punggur

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Komunitas Andalan Driver Online (Komando) Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Batam, Jumat (19/9/2025). 

Dalam pertemuan tersebut, Komando menyampaikan sejumlah keluhan para driver, mulai dari biaya aplikasi, pemotongan komisi, hingga masalah penjemputan penumpang di Pelabuhan Domestik Punggur.

Ketua Komando Batam, Feryandi Taringan, menegaskan persoalan yang dihadapi para driver online sudah mendesak untuk dicarikan solusi bersama. 

Feriyandi menyebut, ada beberapa poin penting yang menjadi aspirasi mereka. Pertama, meminta pemerintah pusat untuk membuat aplikasi online secara Nasional--pengganti aplikasi yang ada saat ini sebagian tempat mereka bernaung.

Selanjutnya mengenai regulasi dan standar pemotongan komisi dari aplikator yang harus jelas dan transparan.

Ketiga soal tambahan biaya aplikasi, serta implementasi SK Gubernur tentang tarif transportasi online di Batam.

Selanjutnya mengenai persoalan penjemputan penumpang di Pelabuhan Punggur yang sering menimbulkan gesekan dengan sopir taksi konvensional.

Dalam pertemuan tersebut, Feriyandi juga menyinggung kasus-kasus penumpang online yang dipaksa turun di area Punggur.

Bahkan ada ibu-ibu dengan anak kecil yang harus berjalan kaki karena dilarang dijemput driver ojol. 

“Ini sangat tidak manusiawi. Kami berharap ada regulasi yang jelas agar hal serupa tidak terjadi lagi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Komando juga meminta kehadiran pemerintah dalam hal-hal yang dirasakan oleh driver online di lapangan.

Hal ini mereka sampaikan karena Batam merupakan daerah pariwisata dan pendatang menginginkan kenyamanan.

Sementara menanggapi keluhan dari driver online tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Batam, Anwar Anas, mengapresiasi langkah Komando menyampaikan aspirasi secara resmi melalui forum RDP. 

Anas mengatakan, DPRD siap menjembatani persoalan yang dihadapi driver online di Batam, baik kepada pemerintah pusat melalui kementerian dan juga ke stake holder lainnya di Kepri.

“Masalah ini harus dicari jalan tengahnya, agar Batam yang menjadi kota pariwisata tetap kondusif," kata Anas.