Polemik MBG, BPOM Kepri Soroti Kinerja SPPG, Minta Dapur Perketat Keamanan Makan

BATAM, TRIBUNBATAM.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali jadi sorotan publik.

Dalam sebulan terakhir, laporan soal nasi basi, lauk berulat hingga dugaan keracunan muncul di sejumlah sekolah dan viral di media sosial. 

Sayangnya, informasi itu sering kali berkembang liar tanpa penjelasan resmi, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

Bahkan, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) selaku instansi berwenang sering merasa tertinggal informasi temuan di lapangan. 

Kepala BPOM Kepri, Ully Mandasari menyayangkan kondisi tersebut. Dalam forum terbuka bersama para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kepri di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Selasa (30/9/2025), ia menegaskan perlunya sistem keamanan pangan yang jelas di setiap dapur penyedia MBG.

“Selama ini, setiap ada temuan, sering kali langsung viral dan menjadi konsumsi publik. Ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Akibatnya, persoalan berlarut-larut tanpa kejelasan. Bahkan, saya sendiri mendapat informasi itu dari media sosial, bukan dari SPPG-nya langsung," kata Manda.

Ke depan, ia berharap setiap dapur harus menunjuk penanggung jawab keamanan pangan yang bisa segera melakukan koreksi bila ada masalah.

Menurut Manda, persoalan MBG bukan sekadar soal distribusi yang terlambat, tetapi mencakup seluruh rantai produksi makanan. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi.

Ia mengungkapkan, banyak dapur penyedia MBG belum menerapkan Good Manufacturing Practice (GMP) secara optimal. 

"Mulai dari kualitas air, sanitasi dapur, suhu penyimpanan, hingga pemeriksaan kesehatan petugas dapur masih perlu diperbaiki. Ini faktor penting agar makanan yang sampai ke siswa benar-benar aman,” ujarnya.

BPOM Kepri juga menyoroti lemahnya pencatatan data epidemiologi saat terjadi dugaan keracunan. Padahal, data itu sangat penting untuk menelusuri penyebab dan mencegah kejadian serupa terulang.

Dalam forum itu, Manda menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki sistem MBG di Kepri, antara lain:

Pertama, penutupan sementara dapur penyedia MBG yang bermasalah untuk dilakukan perbaikan fasilitas dan sanitasi.

Kemudian, penunjukan penanggung jawab keamanan pangan di setiap dapur MBG. Lalu dirikan pelatihan pengelolaan pangan bagi petugas, termasuk penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

Selain itu, review SOP secara berkala khususnya terkait pengendalian vektor, sanitasi, dan pengujian bahan baku dan dilakukan pengendalian suhu dan waktu penyimpanan makanan agar tidak mudah rusak.