Senin, 20 April 2026

PROGRAM MBG

Program MBG di Batam Disorot Pengamat, Dinilai Gagal Capai Tujuan Dasar, Audit Jadi Rekomendasi 

Analis Kebijakan Publik Batam, Rikson Tampubolon, mengatakan tata kelola MBG saat ini dinilai buruk dan gagal capai tujuan dasarnya.

Penulis: Ucik Suwaibah | Editor: Eko Setiawan
Istimewa untuk Tribun Batam
Rikson Tampubolon, Analis Kebijakan Publik, Batam Labor and Public Policy (Balapi), Akademisi di Kota Batam 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang untuk memperbaiki gizi anak sekolah di Indonesia justru dinilai kontraproduktif. 

Di Batam, sejumlah temuan mengejutkan muncul dari ompreng MBG, mulai dari ulat dalam nasi, anak jangkrik, hingga pecahan kaca.

Belasan siswa SDN 016 Sei Lekop bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit usai menyantap menu MBG.

Analis Kebijakan Publik Batam Labor and Public Policy (Balapi), Rikson Tampubolon, mengatakan tata kelola MBG saat ini dinilai buruk dan gagal mencapai tujuan dasarnya.

"Secara niat, MBG memang ditujukan untuk memperbaiki gizi anak-anak. Tetapi dengan kasus keracunan, makanan basi, hingga pecahan kaca beling, hasilnya justru kontraproduktif. Banyak anak sakit karena tata kelola yang buruk. MBG di Batam gagal mencapai tujuan dasarnya," ujar Rikson, Selasa (30/9/2025)

Menurut Rikson, melihat perkembangan program MBG saat ini ia menyebut sebaiknya dihentikan sementara untuk diaudit secara total. 

Ia menilai tidak bisa dibiarkan berjalan dengan tata kelola lemah, transparansi minim, dan akuntabilitas yang tidak jelas.

"Kalau dipaksakan, justru bisa terus melukai anak-anak kita. Untuk pertanyaan skema kantin sekolah menarik juga untuk diuji coba, selama hasilnya lebih baik. Yang penting standar mutu dan akuntabilitas dikedepankan," tambahnya.

Ia juga menyinggung persoalan ketimpangan di Kepulauan Riau. 

Berdasarkan data terbaru, rasio Gini Kepri naik menjadi 0,382 pada 2025, dari 0,349 di Maret 2024. 

Angka ini menunjukkan distribusi pengeluaran semakin timpang.

"Harapannya MBG bisa mengurangi ketimpangan kalau dikelola dengan benar. Fokusnya harus bagi yang membutuhkan, jangan dipukul rata semuanya," tegas Rikson.

Dari sisi pengawasan, Rikson menyebut program ini hampir tanpa transparansi. 

Masyarakat sebagai penerima manfaat tidak diberi ruang untuk ikut mengawasi. 

"Akibatnya, potensi penyimpangan hingga monopoli vendor bisa muncul. Kalau mau benar, MBG harus terbuka agar masyarakat bisa melihat," katanya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved