KOPERASI MERAH PUTIH

Koperasi Merah Putih di Batam Baru Dua yang Aktif, 62 Masih Cari Kantor Tetap Hingga Modal

Dari total 64 koperasi Merah Putih (KMP) yang telah terbentuk di Kota Batam, hingga saat ini baru dua koperasi yang sudah beroperasi.

TribunBatam.id/Ucik Suwaibah
KOPERASI MERAH PUTIH DI BATAM - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Batam, Salim saat ditemui beberapa waktu lalu. Ia mengungkap kendala dalam mengoperasikan Koperasi Merah Putih di Batam yang telah dibentuk. Dari total 64 Koperasi Merah Putih, baru dua yang benar-benar beroperasi. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Koperasi Merah Putih di Batam baru dua yang benar-benar beroperasi.

Dua Koperasi Merah Putih di Batam yang benar-benar telah beroperasi itu berlokasi di Pulau Buluh, Kecamatan Bulang serta Kelurahan Patam Lestari di Kecamatan Sekupang.

Sementara 62 Koperasi Merah Putih sisanya masih dalam tahap persiapan. 

Mulai dari menyiapkan kantor tetap, menggandeng mitra distributor, hingga menunggu proses pencairan dana dari Bank Himpunan Bank Negara (Himbara).

Salah seorang Ketua Koperasi Merah Putih di Batam mengungkap jika mereka sudah memiliki rekan kerja untuk memasok barang kebutuhan koperasi. 

Namun, operasional belum bisa berjalan karena belum memiliki kantor resmi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam, Salim yang dikonfirmasi menjelaskan, sejumlah Koperasi Merah Putih di Batam seperti di Kelurahan Sungai Panas, Baloi, hingga Galang masih dalam tahap persiapan kantor. 

Salim mengakui jika salah satu kendala utama dalam mengoperasikan Koperasi Merah Putih di Batam ini adalah belum adanya kantor tetap dan modal.

Salim menjelaskan saat ini sedang diupayakan percepatan pencairan dana dari bank Himbara dengan catatan setiap koperasi wajib melaksanakan Musyawarah Kelurahan (Muskel). 

"Hasil musyawarah itu nanti menjadi syarat utama untuk diajukan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sebelum dibawa ke bank," ujarnya, Rabu (1/10/2025).

Salim mengatakan, mekanisme ini penting agar setiap KMP memiliki dasar bisnis yang jelas. 

Pada tahap awal, koperasi diminta untuk tetap berjalan dengan sistem kemitraan bersama distributor, terutama untuk kebutuhan pokok seperti sembako dan LPG.

Salim menambahkan, musyawarah kelurahan sudah mulai dilaksanakan di beberapa titik, seperti Galang Baru, Pantai Gelam, Galang, dan Temoyong. 

Dalam Muskel tersebut, para pengurus koperasi membahas proposal bisnis yang nantinya akan diverifikasi di tingkat kota.

“Setelah lolos di TAPD, barulah koperasi bisa masuk ke sistem perbankan Himbara. Nantinya transaksi koperasi akan terintegrasi melalui aplikasi copdesk dan microsite untuk memudahkan pengecekan,” tambahnya.

Salim menegaskan model bisnis KMP tidak mengandalkan bantuan hibah, melainkan pola pinjaman dengan konsep konsinyasi. 

Artinya, distributor akan memasok barang terlebih dahulu, kemudian koperasi membayarnya setelah barang terjual.

“Kami tidak ingin koperasi terbebani pinjaman besar sementara kemampuan cash flow bulanannya kecil. Pola konsinyasi ini lebih aman, koperasi bisa mengukur kemampuan bayar sebelum masuk ke pinjaman Himbara,” ujarnya.

Meski banyak koperasi yang masih tahap persiapan, Salim optimistis seluruh KMP di Batam dapat segera berjalan. 

Keberadaan koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat kelurahan. (TribunBatam.id/Pertanian Sitanggang)

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved