Pemko Batam Rakor Bersama KPK, Walikota Amsakar Achmad Tekankan Penguatan Transparansi Anggaran

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wali kota Batam, Amsakar Achmad menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam memperkuat sistem pengawasan serta transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) yang digelar di Lantai IV Kantor Walikota Batam, Selasa (7/4/2026).

Dalam sambutannya, Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan supervisi yang diberikan KPK kepada Pemko Batam. 

Ia menilai kehadiran KPK menjadi dorongan positif dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi yang lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

“Pendampingan dari KPK menjadi energi bagi kami untuk terus memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan,”  ucap Walikota Batam.

Sebagai daerah strategis dengan karakter tata kelola yang khas, Batam memiliki struktur kepemimpinan terintegrasi. 

Wali kota Batam juga menjabat sebagai Kepala BP Batam secara ex-officio, sehingga sinkronisasi kebijakan pembangunan menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah.

Amsakar, mengatakan kondisi tersebut juga membawa tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Ia  juga mengatakan Pemko Batam terus menunjukkan peningkatan dalam implementasi program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). 

Pada tahun 2025, capaian nilai MCSP Batam mencapai 94,21, yang menjadi indikator kuatnya upaya pencegahan korupsi di daerah.

Meski demikian, Amsakar menegaskan  capaian tersebut bukanlah tujuan akhir.

“Kami menyadari bahwa ini bukan garis finish. Tahun 2026, kami berkomitmen meningkatkan kualitas implementasi MCSP secara lebih substantif,” tegas Amsakar.

Amsakar menjelaskan sejumlah fokus utama yang akan diperkuat, pemko Batam yakni Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, Transparansi pengadaan barang dan jasa, Optimalisasi pengelolaan aset daerah

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan perizinan investasi, Penguatan pendapatan daerah, Peningkatan efektivitas pengawasan internal

Selain itu, Pemko Batam juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk BP Batam, aparat penegak hukum, serta instansi vertikal lainnya.