Pansus DPRD Batam Kebut Pembahasan LKPJ 2025, Rapat Digelar Maraton hingga Malam

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam kebut pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025. 

Rapat dilakukan secara maraton setiap hari kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Terbaru, Pansus gelar rapat pemaparan hasil analisis LKPJ oleh narasumber kepada tim Pansus dan penyusun LKPJ Pemerintah Kota Batam di Ruang Pimpinan DPRD Batam, Selasa (14/4/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pansus Ahmad Surya, didampingi Wakil Ketua Djoko Mulyono. Sejumlah OPD strategis turut hadir, mulai dari Inspektorat Daerah, BPKAD, Bappeda, hingga Bagian Tata Pemerintahan Setdako. 

Pada sesi malam, pembahasan dilanjutkan dengan menghadirkan Dinas Sosial, DP3AP2KB, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BRIDA, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ketua Pansus Ahmad Surya mengakui, saat ini pihaknya tengah berpacu dengan waktu untuk menuntaskan pembahasan Ranperda LKPJ. 

Ia mengatakan, dokumen tersebut memiliki keterkaitan erat dengan agenda strategis lainnya, termasuk pembahasan APBD Perubahan dan APBD Tahun 2027.

“Kita targetkan pembahasan ini rampung sesuai jadwal. LKPJ ini menjadi dasar penting untuk pembahasan anggaran berikutnya,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyebut, pendapatan daerah mencapai Rp4,29 triliun, meningkat sekitar Rp331,24 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Batam pada 30 Maret 2026.

Dalam kesempatan itu, Amsakar menegaskan LKPJ 2025 memiliki makna strategis karena merupakan laporan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029.

“LKPJ ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi ruang evaluasi bersama agar setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, peningkatan pendapatan daerah didorong optimalisasi pajak daerah, seiring pulihnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya investasi di Batam. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal positif bagi iklim usaha dan daya saing daerah.

Tak hanya dari sisi fiskal, Pemko Batam juga mencatat sejumlah capaian di sektor pelayanan publik. Mulai dari peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan. 

Amsakar menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan daerah. 

Ia berharap, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah ke depan.

“Kami terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif. Itu akan menjadi pedoman dalam mewujudkan Batam yang lebih maju dan berdaya saing,” kata Amsakar. (Tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang)