Kuota BBM di SPBU Kepri Dievaluasi Tiap 3 Bulan, Pertamina Perketat Pengawasan Titik Rawan

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kebijakan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU menjadi sorotan, terutama terkait distribusi dan potensi penumpukan di titik-titik tertentu. 

Kepala Pertamina Patra Niaga wilayah Kepri, Bagus Handoko, menegaskan penetapan kuota BBM dilakukan secara terpusat dan diawasi ketat melalui mekanisme evaluasi berkala.

Kuota BBM ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dari BPH Migas, yang mengacu pada alokasi nasional dalam APBN. Kuota tersebut kemudian didistribusikan ke masing-masing lembaga penyalur, termasuk SPBU, dengan sistem evaluasi rutin setiap tiga bulan.

“Kuota itu ditetapkan per lembaga penyalur melalui SK BPH Migas, dan kami lakukan evaluasi setiap tiga bulan. Jadi dalam satu tahun, ada penyesuaian berkala yang tetap mengacu pada kuota nasional,” katanya, baru-baru ini.

Bagus menekankan, skema ini bukan berarti kuota berubah-ubah setiap saat, melainkan disesuaikan secara berkala berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. 

Evaluasi triwulanan dilakukan untuk memastikan distribusi BBM tetap tepat sasaran dan tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pasokan di wilayah tertentu.

“Bukan berubah-ubah setiap bulan, tapi dievaluasi setiap tiga bulan. Ini untuk memastikan distribusi tetap sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Dalam implementasinya, Pertamina juga memberi perhatian khusus pada SPBU yang dianggap rawan, baik karena tingginya permintaan maupun potensi penyimpangan distribusi.

Titik-titik ini menjadi prioritas dalam monitoring kuota agar tidak terjadi penumpukan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Justru di titik-titik yang dianggap rawan, kami lakukan monitoring kuota secara khusus,” tegas Bagus.

Seluruh kebijakan kuota ini terintegrasi dengan perencanaan nasional yang tertuang dalam APBN, sehingga distribusi BBM di daerah tetap sejalan dengan kebijakan energi nasional. 

Kebijakan evaluasi berkala ini juga menjadi langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan, khususnya di wilayah Kepri yang memiliki tantangan geografis dan distribusi tersendiri. 

Harga BBM Naik

Merespons kenaikan harga BBM nonsubsidi, Bagus menyampaikan hal itu merupakan hal yang lazim dilakukan. Selain menjadi keputusan pemerintah pusat, hal ini mengacu pada pergerakan harga minyak dunia, khususnya indeks Mean of Platts Singapore (MOPS).

“Tanpa adanya situasi geopolitik pun, harga itu memang rutin disesuaikan berdasarkan MOPS. Jadi sebenarnya ini hal yang wajar,” katanya.