Komisi II DPRD Batam Soroti Tata Kelola Pertalite, Dorong Sinergitas Pengawasan Distribusi BBM

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Anggota Komisi II DPRD Batam, Gabriel Anggito Sianturi, menyoroti dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi jenis Pertalite yang belakangan menjadi perhatian publik di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Sorotan tersebut muncul setelah adanya dugaan pemanfaatan surat rekomendasi BBM untuk nelayan yang disalahgunakan oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan pribadi. 

Selain itu, Gabriel juga menilai pengawasan terhadap penggunaan barcode BBM subsidi masih belum berjalan optimal, termasuk dalam pelayanan di tingkat operator SPBU.

Menurut Gabriel, program BBM subsidi sejatinya merupakan bentuk kehadiran Negara untuk membantu masyarakat.

Khususnya pelaku usaha kecil, nelayan, petani, hingga sektor produktif lainnya agar tetap dapat bertahan di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Gabriel menegaskan tata kelola distribusi BBM subsidi harus dijaga secara serius agar tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca juga: Warga Batam Resah, Kendaraan Diduga Pelangsir BBM Subsidi Bolak-Balik Antre di SPBU CODO Sagulung

“Belakangan ini muncul perhatian publik terkait dugaan penyalahgunaan surat rekomendasi BBM subsidi yang diduga diterbitkan tidak sesuai prosedur. Bahkan ada indikasi oknum tertentu memanfaatkan celah dalam sistem untuk kepentingan pribadi,” ucap Gabriel, Minggu (10/5/2026)

Gabriel menilai persoalan tersebut perlu disikapi secara bijak dan objektif dengan mengedepankan pembenahan sistem, bukan sekadar memperbesar polemik di tengah masyarakat.

“Kita tentu tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi polemik yang justru menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program subsidi yang sebenarnya sangat dibutuhkan,” kata Gabriel.

Gabriel juga menyoroti adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara BBM subsidi dan BBM industri.

Kondisi itu dinilai dapat memicu potensi penyimpangan apabila pengawasan dan sistem verifikasi tidak berjalan maksimal.

Untuk itu, Gabriel mendorong momentum ini dijadikan bahan evaluasi bersama guna memperkuat pengawasan dan memperbaiki mekanisme penerbitan surat rekomendasi agar lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Baca juga: Surat Rekomendasi Kapal Fiktif Terbongkar, Polairud Polda Ungkap Mafia BBM Subsidi di Batam

Adapun sejumlah langkah yang dinilai penting untuk dilakukan antara lain memperkuat verifikasi dan validasi data penerima BBM subsidi, mulai dari identitas, jenis usaha, kebutuhan riil, hingga aktivitas operasional di lapangan.

Selain itu, mendorong penerapan sistem digital yang lebih terintegrasi agar proses pengawasan menjadi lebih mudah, data penerima lebih akurat, serta distribusi BBM dapat dipantau secara berkala.

Gabriel menekankan pengawasan distribusi BBM subsidi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.