78 Dapur MBG di Kepri Berhenti Operasi Sementara, Batam Terbanyak

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengungkap ada 78 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepri yang berhenti beroperasi sementara waktu.

Nyanyang menegaskan, penghentian sementara operasional 78 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program MBG di Kepri tersebut bukan disebabkan kekurangan bahan pangan maupun distribusi pasokan makanan.

Melainkan terkait masalah anggaran yang belum tersalurkan.

"Kalau untuk pasokan sampai saat ini Alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada kekurangan. Jadi ini memang masalah anggaran," ujar Nyanyang usai melantik pengurus DK3 Kepri di aula Tribun Batam, Selasa (9/6/2026).

Terkait kondisi ini, ia menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri langsung bergerak melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar layanan MBG kembali berjalan normal.

Ansar mengatakan, Pemprov Kepri bersama koordinator wilayah MBG di Pekanbaru tengah mencari solusi, agar distribusi anggaran dapat segera tersambung kembali.

"Kami sedang berkoordinasi dengan koordinator wilayah di Pekanbaru, Ibu Widya, terkait terjadinya penundaan kegiatan operasional MBG ini," katanya.

Selain persoalan teknis anggaran, Nyanyang juga menyoroti adanya dugaan praktik jual beli titik program MBG yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Batam dan Karimun.

Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan anggaran negara yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah.

"Masalah di pusat kan banyak, ada jual beli titik. Di Batam sendiri dan di Karimun juga ada. Itu anggaran negara yang dimonitor langsung,” ujarnya.

Karena itu, pengawasan terhadap program MBG disebut dilakukan secara ketat oleh berbagai pihak, mulai dari Satgas MBG, pemerintah daerah, hingga aparat kepolisian.

"Selain masyarakat ikut mengawasi, pemerintah dalam hal ini Satgas juga mengawasi. Di situ ada kepolisian, pemerintah juga ikut mengawasi. Ini anggaran yang harus diterima penerima manfaat, yaitu anak-anak kita di sekolah,” tambahnya.

Sebagai Ketua Satgas MBG Kepri, Nyanyang memastikan akan terus mendorong percepatan penyelesaian persoalan tersebut agar program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal. 

55 Dapur MBG di Batam Berhenti Beroperasi

Perlu diketahui dari 78 dapur MBG di Kepri yang berhenti operasi sementara, Batam paling banyak.

Sedikitnya 55 SPPG di Batam berhenti beroperasi sejak Senin (8/6/2026).

Penghentian sementara program MBG tersebut karena sejumlah SPPG yang tersebar di sejumlah kecamatan belum menerima anggaran operasional dari pemerintah pusat.

Kecamatan Batam Kota tercatat paling banyak SPPG yang berhenti beroperasi melansir Kompas.com.

Dari 21 SPPG yang ada, sebanyak 15 berhenti beroperasi sementara.

Kepala Koordinator SPPG Batam, Defri Frenaldi mengatakan, dapur MBG tidak diperbolehkan beroperasi sebelum dana operasional tersedia di rekening yang telah ditentukan. 

"Memang benar mulai hari ini beberapa SPPG menghentikan operasional sementara karena anggaran operasional belum turun. SPPG hanya dapat beroperasi jika anggaran dari APBN sudah masuk ke virtual account masing-masing," kata Defri saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Senin. 

Menurut Defri, pengelola SPPG juga tidak diizinkan menggunakan dana talangan dari mitra untuk menjalankan kegiatan operasional sembari menunggu pencairan anggaran dari pemerintah. 

Karena itu, sejumlah dapur memilih menghentikan layanan sementara hingga dana operasional tersedia.

Defri merinci, penghentian sementara operasional SPPG terjadi di sejumlah kecamatan di Kota Batam, Provinsi Kepri.

Ia berharap proses pencairan dapat segera selesai agar layanan Program Makan Bergizi Gratis di Batam kembali berjalan seperti biasa. 

Meski demikian, Defri mengatakan pihaknya telah menerima informasi bahwa proses penyaluran anggaran sedang dilakukan oleh tim keuangan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

"Kami menerima informasi bahwa untuk SPPG yang belum mendapatkan anggaran akan dilakukan top up hari ini oleh tim keuangan dan KPPN. Setelah anggaran masuk ke virtual account, operasional akan kembali berjalan normal," jelasnya. 

Berikut Daftar SPPG di Batam yang Berhenti Beroperasi:

(data per Kecamatan)

• Kecamatan Batam Kota: 15 dari 21 SPPG berhenti beroperasi
• Kecamatan Sagulung: 12 dari 32 SPPG berhenti beroperasi termasuk SPPG di Kelurahan Sei Pelunggut
• Kecamatan Batuaji: 7 dari 18 SPPG berhenti beroperasi 
• Kecamatan Sei Beduk: 7 dari 15 SPPG berhenti beroperasi 
• Kecamatan Bengkong: 6 dari 13 SPPG berhenti beroperasi 
• Kecamatan Lubuk Baja: 6 dari 8 SPPG berhenti beroperasi 
• Kecamatan Batu Ampar: 1 dari 4 SPPG berhenti beroperasi
• Kecamatan Belakang Padang: 1 SPPG yang ada di wilayah tersebut menghentikan operasional

Catatan: 

• SPPG di Kecamatan Galang dan Bulang masih tetap beroperasi karena anggaran operasional telah tersedia 
• Data operasional SPPG di Kecamatan Sekupang dan Nongsa masih dalam proses pendataan

Lima dari 17 SPPG di Karimun yang Kena Suspend Kembali Beroperasi 

Sementara itu di Karimun, sebanyak lima Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang sebelumnya dihentikan sementara operasionalnya dipastikan kembali beroperasi mulai Selasa (9/6/2026).

Kelima SPPG tersebut kembali aktif setelah memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Itu berarti masih ada 12 SPPG atau dapur MBG di Karimun yang berhenti beroperasi sementara waktu.

Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Karimun, Rocky Marciano Bawole, mengatakan dari 17 SPPG yang sempat disuspend dalam beberapa waktu terakhir, lima di antaranya kini sudah diperbolehkan kembali menjalankan kegiatan.

“Dari 17 SPPG yang disuspend secara bertahap sejak sebulan lalu, mulai besok ada lima SPPG yang aktif kembali,” kata Rocky Marciano Bawole, Senin (8/6/2026). 

Ia menjelaskan, penghentian sementara operasional SPPG bukan disebabkan masalah lain, melainkan karena proses administrasi dan pemenuhan standar yang ditetapkan BGN.

Selain itu, keterlambatan pencairan dana operasional juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi.

“Dari total 29 SPPG yang ada di Kabupaten Karimun, sebanyak 17 unit sempat menghentikan kegiatan karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan,” ungkapnya. 

Menurut Rocky, sistem pendanaan SPPG dilakukan setiap 10 hari sekali.

Jika dana operasional belum diterima, maka SPPG tidak dapat menjalankan aktivitasnya karena tidak diperbolehkan menggunakan dana talangan.

“SPPG beroperasi setelah dana masuk setiap 10 hari. Kalau dananya belum masuk, mereka tidak bisa berjalan karena tidak ada biaya operasional. Keterlambatan satu atau dua hari biasanya memang terjadi karena proses administrasi. Namun besok dana sudah mulai masuk,” jelasnya.

Terkait informasi yang sempat beredar mengenai terhambatnya penyaluran dana, Rocky Marciano Bawole membenarkan adanya kendala tersebut.

Namun, persoalan itu lebih disebabkan oleh proses pembenahan administrasi yang sedang dilakukan.

Ia menilai pengetatan administrasi dan pengawasan saat ini merupakan bagian dari upaya perbaikan sistem agar program berjalan lebih baik ke depannya.

Meski masih ada sejumlah SPPG yang belum kembali aktif, Satgas MBG Kabupaten Karimun memastikan proses perbaikan terus dilakukan secara bertahap agar seluruh SPPG dapat kembali beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Satu Dapur MBG di Bintan Tutup Sementara

Di Bintan, SPPG Tanjunguban Selatan 4 di Pasar Baru, Kelurahan Tanjunguban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), memutuskan untuk menghentikan sementara operasionalnya.

Penutupan ini mulai dilakukan pada Senin (8/6/2026) hingga waktu yang belum ditentukan.

Dampaknya, sebanyak 2.400 penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mendapat jatah makan lagi.

Kepala SPPG Tanjunguban Selatan 4, Riska saat dikonfirmasi tak menampik informasi tersebut.

"Ya, kami mulai tutup hari ini," kata Riska singkat.

Langkah itu diambil pihaknya karena dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum ditranster ke SPPG tersebut.

"Uang dari BGN kurang. Kami berhentikan untuk sementara waktu agar tak ada utang ke supplier," ujarnya.

Riska menjelaskan, dapur mereka melayani sekitar 2.400 penerima manfaat.

Dari jumlah itu sekitar 1.700 pelajar di 11 sekolah. Selebihnya adalah ibu hamil, menyusui dan balita dari posyandu.

Satu Dapur MBG di Natuna Berhenti Beroperasi Sementara

Di Natuna, SPPG yang berada di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, terpaksa menghentikan sementara distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat, karena dana operasional belum masuk.

Akibatnya, sejak Senin (8/6/2026), para siswa penerima manfaat di wilayah tersebut tidak lagi menerima distribusi MBG seperti hari-hari sebelumnya.

"Baru mulai hari ini tidak ada distribusi MBG di sekolah kami," ujar Sumarni, guru di SMAN 1 Bunguran Timur Laut, saat dikonfirmasi Tribunbatam.id.

Menurutnya, pihak sekolah telah menerima pemberitahuan dari pengelola SPPG terkait penghentian sementara program tersebut.

"Kemarin ada pemberitahuan dari SPPG. Katanya dana dari pusat belum masuk," katanya.

Meski demikian, penghentian distribusi MBG tersebut dipastikan hanya bersifat sementara.

Dari sejumlah SPPG yang saat ini beroperasi di Kabupaten Natuna, hanya SPPG Bunguran Timur Laut yang mengalami kendala pendanaan.

Hal itu dibenarkan oleh Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Natuna, Lutshia Widi Febiana. Ia mengatakan ada keterlambatan masuknya dana operasional di SPPG tersebut.

"Di Natuna juga terjadi di SPPG Bunguran Timur Laut, Tanjung," ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp. (Tribunbatam.id/Beres Lumbantobing/Fairoz Zamani/Ronny Lodo Laleng/Birri Fikrudin)(Kompas.com)