Kades Pulau Lalang di Lingga Blak-Blakan Soal Keluhan Warga, Termasuk Potongan Honor Linmas

TRIBUNBATAM.id, LINGGA - Kepala Desa Pulau Lalang, Indra buka suara terkait keluhan warga di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terhadap banyak hal, salah satunya pemotongan honor petugas linmas.

Disamping Kasi Pemerintahan Kecamatan Singkep Selatan, Devi Adam, ia blak-blakan mengenai pemotonga honor petugas linmas yang sebelumnya dikeluhkan warga hingga sempat viral di medsos.

Indra menjelaskan bahwa pengambilan honor dilakukan perwakilan Linmas yang didampingi pihak desa untuk keperluan administrasi.

Ia menerangkan, pemotongan sebesar Rp100 ribu yang dilakukan sejak lama.

Hal itu juga diakui oleh sejumlah Linmas yang hadir dalam rapat bersama pada Senin (15/9/2025) sekira pukul 09.30 WIB.

Rapat perwakilan BPD serta perwakilan Pemerintah Kecamatan Singkep Selatan.

Menurutnya, hal ini kesepakatan bersama sebagai bentuk kontribusi untuk biaya transportasi pengambilan honor, mengingat posisi geografis Pulau Lalang yang terpisah dari pusat kota.

Terkait adanya potongan honor sebesar Rp400 ribu terhadap salah satu anggota Linmas, Indra menegaskan hal itu merupakan kesalahpahaman internal dan telah diselesaikan.

Pihak Linmas juga mengakui kekeliruan tersebut, dalam terbuka yang berlangsung.

"Para anggota Linmas sepakat untuk melakukan penertiban internal dan meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Indra juga buka suara soal papan informasi APBDes Pulau Lalang yang tak terpajang. 

Ia mengakui hal itu dan menganggapnya sebagai kelalaian.

Namun, Indra memastikan bahwa papan informasi kini telah dipasang dan bisa diakses masyarakat sebagai bentuk transparansi anggaran desa.

"Papan APBDes sudah kami pasang pada malam  kemarin, Minggu (14/9/2025) dan saat ini sudah bisa dilihat masyarakat," ujarnya.

Kepala Desa Pulau Lalang itu juga merespons keluhan warga soal sepinya kantor desa.

Termasuk jarangnya perangkat desa terlihat berkantor.

Indra juga menjelaskan, bahwa kondisi tersebut disebabkan beberapa tugas luar yang memang harus dilaksanakan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya di luar pulau.

Sehingga, jika beberapa waktu kantor desa terlihat sepi, hal itu dikarenakan sejumlah perangkat sedang bertugas di luar.

"Jarak antara pulau dan pusat kegiatan pemerintahan tidak memungkinkan untuk pergi-pulang dalam sehari."

"Namun, kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan kedisiplinan serta pelayanan kepada masyarakat," jelas Indra.

Terkait pengelolaan tambak udang dan kepiting, pihak desa juga memberikan penjelasan mengenai proses penitipan ribuan bibit udang yang lemah di tambak milik warga di wilayah Marok Kecil.

Hal itu dilakukan untuk mencegah kematian massal bibit sebelum ditanam.

Masalah tambak udang dan kepiting, saat mendatangkan bibit udang dari jauh, ada ribuan bibit yang sudah lemah, agar tidak mati terbuang sehingga dititipkan di tambak Marok Kecil. 

Bahkan hal ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat, yang hingga saat ini tidak menjadi persoalan.

"Masalah ini telah diperiksa oleh Inspektorat dan tidak ditemukan pelanggaran," ungkap Indra.

Selain itu, warga juga menginginkan keramaian di Pulau Lalang, mengenai peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Hari Besar Islam (PHBI).

Indra menyatakan bahwa Desa Pulau Lalang tetap berpartisipasi dalam menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 meskipun dalam skala sederhana.

"Meski tidak semeriah daerah lain, kami tetap menggelar perlombaan bersama masyarakat sebagai bentuk partisipasi."

"Ke depan, kami akan berdiskusi bersama warga mengenai konsep yang diinginkan dalam memperingati hari-hari besar keagamaan maupun nasional," katanya.

Keluhan Warga Desa Pulau Lalang di Lingga

Warga Lingga tepatnya di Desa Pulau Lalang, Kecamatan Singkep Selatan sebelumnya blak-blakan kondisi aparatur desa di wilayah mereka.

Menurut warga Desa Pulau Lalang, di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), kondisi kantor desa seringkali mereka temukan dalam keadaan sepi.

Kepala Desa, Sekretaris Desa maupun perangkat lainnya menurut mereka hampir tidak pernah terlihat di kantor itu.

Sebagai informasi, letak Pulau Lalang berada di sebelah selatan Kabupaten Lingga.

Sebelah timur Pulau Lalang dekat dengan Provinsi Jambi.

Jika melihat lebih ke selatan lagi, terdapat Bangka Belitung di sebelah selatan.

"Asal saya ke sana, kantor buka, tapi tak ada orang yang bertugas. Bendera pun tidak dikibarkan," ungkap seorang warga berinisial Sa kepada TribunBatam.id, Minggu (14/9/2025).

Ia menambahkan jika kantor hanya ramai kalau ada rapat atau kunjungan orang luar. 

Sementara pada hari-hari biasa, hampir tidak ada aktivitas.

Keluhan lainnya datang dari pengelolaan tambak kepiting dan udang yang disebut warga tidak pernah difungsikan meskipun bibit sudah didatangkan.

Menurut warga berinisial Ra dan Ag, pihak desa menyebut tambak gagal. 

Sementara bagi warga, tambak memang tidak pernah dikelola sejak awal.

"Bibit ketam sudah dikirim, tapi tidak pernah diletakkan di tambak. Mati begitu saja. Tambaknya juga sudah lapuk, tidak digunakan," ungkap mereka.

Warga juga menyoroti kurangnya partisipasi dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan desa, termasuk dalam Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan Hari Besar Nasional (PHBN).

"Setiap kali ada hari besar, seperti Hari Kemerdekaan, tidak ada kegiatan atau lomba. Sepi saja desa ini, tidak seperti desa lain," ujar Sa.

Mereka berharap, pihak aparat hukum bisa mengusut kejanggalan tidak adanya transparansi anggaran di desa mereka.

"Saat ini ada perbaikan jalan di desa, cuma tidak tau anggaran dari mana, soalnya itu sudah ditanyakan berapa upahnya, tapi perangkat desa tak tau. Papan APBDes juga tak ada, jadi tidak tau anggaran untuk desa berapa," tambah Sa.

Masalah lain yang mencuat terkait dugaan pemotongan gaji anggota Linmas.

Beberapa warga menyebut, Linmas hanya menerima Rp900 ribu untuk masa kerja empat bulan.

Meskipun mereka sudah bekerja selama enam bulan, namun baru menerima hak mereka dari hasil empat bulan.

Seharusnya mereka menerima upah Rp1,4 juta untuk empat bulan kerja.

Menurut pengakuan warga, pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan biaya transportasi pengambilan gaji sebesar Rp100 ribu kepada perangkat desa.

Tak hanya itu, potongan kembali sebesar Rp400 ribu, karena dianggap tidak masuk kantor dalam beberapa waktu.

"Tidak tahu juga aturan atau kesepakatannya seperti apa. Padahal semua tahu, banyak juga perangkat desa yang jarang masuk kantor," kata warga lainnya, Te.

Warga Pm juga mempertanyakan mengapa pemotongan hanya berlaku bagi Linmas.

Sementara perangkat desa lainnya tidak dikenai hal serupa.

Padahal, perangkat desa lain bahkan sering tidak masuk kantor.

"Bingung juga kenapa tiba-tiba dipotong. Tapi memang saya belum sempat menanyakan langsung ke kepala desa," ujarnya.

Te menambahkan, ia sempat bersitegang dengan pihak desa untuk menuntut haknya. 

"Saya akhirnya dapat full, Rp1,3 juta, setelah sempat adu mulut dulu," ujarnya.

Tak hanya soal pelayanan, warga juga menyoroti ketidakjelasan informasi mengenai pengelolaan anggaran desa.

Papan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya dipasang sebagai bentuk transparansi, diketahui dalam kondisi kosong.

"Anggaran desa ini tidak pernah dipasang di papan informasi. Apakah Pulau Lalang ini tidak menerima anggaran? Kami jadi tidak tahu apa-apa," lanjut Sa. (TribunBatam.id/Febriyuanda)