Warga Singkep Lingga Bingung Cari Kerja Sejak Aktivitas Tambang Timah Tak Boleh Lagi

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Ratusan warga memadati area Wisma Ria, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (31/10/2025) sore.

Mereka berkumpul untuk menyampaikan aspirasi terkait aktivitas penambangan timah yang hingga kini masih dinyatakan ilegal.

Warga mengaku resah, karena tidak bisa menambang timah yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama mereka.

Mereka berharap, pemerintah daerah dapat memperjuangkan, agar aktivitas penambangan tersebut bisa dilegalkan.

Menurut warga, Pulau Singkep merupakan wilayah yang sejak lama dikenal sebagai penghasil timah.

Namun, kini mereka tak dapat menikmati hasil bumi sendiri karena larangan penambangan tanpa izin.

Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah segera mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat atau IPR, sehingga penambangan dapat dilakukan secara legal dan sesuai aturan.

Seluruh aspirasi warga telah disampaikan kepada Forum Penambang Timah Rakyat atau E-PETIR, untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah.

Warga berharap, perjuangan mereka mendapat perhatian dan solusi nyata dari pihak berwenang, hingga pemerintah pusat.

Seorang warga, Birmansyah, mengaku sejak tahun 2001 ia merupakan pendulang, yang biasa mengais rezeki dari sana.

Namun, kini untuk menambang timah sudah tak bisa lagi, karena dianggap ilegal dan melanggar hukum.

"Saat ini tak ada lapangan kerja, sedangkan timah ini sudah mendarah daging dari zaman nenek moyang kami, dari zaman Belanda, PT Timah hingga sekarang, saat ini terkendala izin pertambangan timah resmi," ungkapnya.

Ia berharap, izin ini bisa diupayakan oleh pemerintah daerah hingga pusat.

Menurutnya, dengan berjalannya tambang timah, perputaran ekonomi masyarakat di Pulau Singkep akan berjalan baik di Lingga.

"Harapan kami pekerja timah, agar pihak-pihak terkait terutama bapak kami Bupati Lingga dan Gubernur Kepri bisa memberikan izin, agar kami bisa bekerja dengan nyaman dan tenang, tak perlu dikejar-kejar oleh Aparat Penegak Hukum," terangnya.