Pembangunan Sekolah Rakyat Lingga Dikebut, AMDAL dan Lahan Dituntaskan Juni 2026

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga mempercepat berbagai tahapan awal pembangunan Sekolah Rakyat (SR).

Saat ini pemerintah daerah fokus pada penyelesaian dokumen lingkungan dan kesiapan lahan sebagai fondasi dimulainya proyek tersebut.

Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA), target penyelesaian administrasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta pembersihan lahan dipatok rampung pada Juni 2026.

Langkah ini menjadi penentu sebelum masuk ke tahap konstruksi fisik.

Kepala Dinsos PPA Lingga, Muhammad Arief, menjelaskan saat ini progres pembangunan telah memasuki fase akhir persiapan.

Hal itu diperkuat melalui koordinasi intensif bersama Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

“Dari hasil rapat bersama Satker Kementerian PU Provinsi Kepri, batas akhir penyelesaian AMDAL dan pembersihan lahan ditargetkan pada Juni 2026,” ujar Arief belum lama ini.

Di samping dua aspek utama tersebut, pemerintah daerah juga mulai mematangkan sejumlah infrastruktur pendukung.

Akses jalan menuju lokasi, ketersediaan air bersih, hingga pasokan listrik menjadi perhatian agar operasional sekolah nantinya berjalan optimal.

Untuk kebutuhan air bersih, Dinsos PPA telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS).

Saat ini, warga sekitar masih mengandalkan sumber air dari program Pamsimas.

Namun, seiring peningkatan kebutuhan akibat pembangunan sekolah, pemerintah berencana menambah suplai air melalui pembangunan sumur dangkal.

“Awalnya direncanakan sumur bor, tetapi karena lokasi dekat laut, kita ubah menjadi sumur dangkal agar lebih efektif,” jelasnya.

Sementara itu, kebutuhan listrik untuk menunjang operasional Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai sekitar 460 kVA.

Pemerintah daerah pun tengah menyiapkan surat permohonan kepada PLN guna memastikan ketersediaan pasokan listrik yang memadai.