Massa Aksi Datangi Kejari Lingga, Tuntut Transparansi Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran

TRIBUNBATAM.id, LINGGA - Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga, menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga, Senin (11/5/2026).

Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan banyaknya persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan dilanjutkan dengan audiensi bersama pihak Kejari Lingga di ruang rapat kantor tersebut.

Aksi yang diikuti sekitar 11 orang itu dipimpin Korlap I Yusri Mandala dan Korlap II Ade Fariansyah.

Dalam orasinya, massa meminta Kejari Lingga menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan pelanggaran hukum yang telah disampaikan.

Mereka menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik, profesionalitas aparat penegak hukum, serta percepatan proses penanganan laporan yang dianggap menjadi perhatian masyarakat.

Selain menyampaikan tuntutan, massa aksi turut mengajak masyarakat ikut mengawal proses penegakan hukum, demi terciptanya transparansi dan keadilan di Kabupaten Lingga.

Audiensi dipimpin langsung Kepala Kejari Lingga, Rully Afandi, didampingi Kasi Intel dan Kasi Pidsus Kejari Lingga.

Dalam pertemuan itu, perwakilan massa diberikan kesempatan menyampaikan tuntutan dan laporan yang mereka bawa.

Rully Afandi mengatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan sebagai bagian dari tugas aparat penegak hukum.

“Audiensi ini terkait penyampaian aspirasi kepada kami selaku APH, dan kami akan segera menindaklanjuti sesuai SOP yang ada,” kata Rully Afandi.

Menurut Rully, terdapat dua poin utama yang menjadi perhatian Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga dalam aksi tersebut.

Pertama terkait dugaan pembayaran THR yang disebut belum tuntas, serta dugaan penyimpangan yang diduga dilakukan oknum di lingkungan Pemkab Lingga.

Ia menegaskan seluruh laporan yang masuk akan dipelajari dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak Kejari Lingga juga berkomitmen memberikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat.