Natuna Jadi Sorotan, Komisi II DPR RI Tinjau Pengelolaan Perbatasan dan PLBN Serasan

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara menjadi fokus utama dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kunjungan kerja itu dimulai pada hari ini Rabu (26/11/2025) hingga Jumat (28/11/2025).

Sebagai salah satu pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Natuna dinilai memiliki posisi strategis sekaligus sensitif.

Sehingga pengelolaan wilayah perbatasan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

Rombongan Panja Komisi II DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin yang juga merupakan Ketua Tim.

Legislator dari Partai Golkar itu menyebut hasil kunjungan dan dialog di Natuna akan dibawa ke meja pembahasan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.

Saat itulah di Natuna, Tim Komisi II langusng tancap gas menggelar rapat bersama Pemkab Natuna, Plh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepri, Kepala Kantor Pertanahan Natuna, Deputi I Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kepala PLBN Serasan, dan unsur Forkopimda.

Rapat itu berlangsung di Gajah Mina Ballroom Adiwana Jelita Sejuba.

Dari pantauan tribunbatam.id, sejumlah persoalan krusial disampaikan kepada Komisi II, mulai dari Usulan Pelepasan Kawasan Hutan melalui PPTPKH, Progres Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Sertifikat Permukiman Atas Air, Isu ilegal fishing, hingga optimalisasi operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan.

Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memverifikasi berbagai persoalan pengelolaan perbatasan.

“Hadirnya kami di Natuna hari ini tentunya untuk memastikan kerja Panja ini berjalan. Komisi II beberapa waktu lalu membentuk Panja Pengawasan Pengelolaan Perbatasan Negara, salah satunya terkait pembangunan PLBN dan dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya saat memimpin rapat.

Zulfikar menyebut terdapat 15 PLBN di Indonesia, dan salah satunya berada di Serasan, Natuna.

“Karena Natuna adalah pulau perbatasan, kami ingin tahu sejauh mana pengelolaannya. Selain itu kami juga ingin melihat pengelolaan pertanahan di Natuna. Wilayah perbatasan ini tidak luas dan penduduknya sedikit, jadi harus dipastikan tidak ada masalah yang berlarut,” jelasnya.

Ia menegaskan kedatangan Panja juga untuk menilai sejauh mana perbatasan benar-benar menjadi beranda depan negara, bukan lagi halaman belakang.

“Besok hari Kamis, kami akan ke PLBN Serasan. Kami ingin verifikasi faktual, melihat kendala, dan mendorong operasional PLBN berjalan optimal,” katanya.