Rabu, 29 April 2026

BUPATI NATUNA CEN SUI LAN VIRAL

Mahasiswa Natuna Angkat Suara, Desak KPK Usut Lonjakan Harta LHKPN Bupati Cen Sui Lan

Sorotan publik terhadap lonjakan harta kekayaan Bupati Natuna, Cen Sui Lan di laman LHKPN KPK kian memanas

Tayang:
TribunBatam.id/Birri Fikrudin
HMI CABANG NATUNA - Ketua HMI Cabang Natuna, Fergiawan. Ia ikut menyoroti persoalan lonjakan harta kekayaan LHKPN Bupati Natuna Cen Sui Lan dan Mendesak KPK turun tangan. Foto diambil saat aksi mahasiswa beberapa waktu lalu. 

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Sorotan publik terhadap lonjakan harta kekayaan Bupati Natuna, Cen Sui Lan di laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian memanas.

Setelah sebelumnya mendapat tanggapan dari KPK yang membuka ruang laporan masyarakat, kini kritik datang dari kalangan mahasiswa.

Lonjakan tersebut memicu perhatian luas, termasuk dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna.

Ketua HMI Cabang Natuna, Fergiawan, menegaskan persoalan ini tidak bisa dipandang hanya sebatas isu administratif.

“Fenomena lonjakan LHKPN ini bukan soal persoalan administratif sebagaimana yang diklarifikasi. Dalam perspektif kami sebagai mahasiswa, akademisi, sekaligus bagian dari masyarakat sipil, ini menyangkut prinsip dasar tata kelola pemerintahan,” ujarnya kepada TribunBatam.id, Kamis (9/4/2026). 

Baca juga: Bupati Natuna Cen Sui Lan Buka Suara Soal LHKPN, Kekayaan Bertambah Rp292 Miliar Dalam Setahun

Menurut Fergi, penjelasan soal pelaporan ulang atau penyempurnaan justru menimbulkan tanda tanya baru di tengah publik.

Ia menilai, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bukan hanya dokumen formal.

Lebih dari itu, LHKPN merupakan instrumen penting dalam mencegah praktik korupsi, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan wewenang.

Karena itu, setiap ketidakwajaran, termasuk lonjakan signifikan dalam pelaporan, dan harus diuji secara objektif dan independen.

"Kenapa aset-aset tersebut tidak dilaporkan secara utuh sejak awal. Ini bukan persoalan teknis saja, tapi menyangkut kredibilitas laporan kekayaan pejabat Negara,” tegasnya.

Fergiawan juga menilai klarifikasi dari pihak Bupati Natuna sebelumnya belum cukup meredam keresahan publik.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan lembaga independen seperti KPK untuk melakukan verifikasi secara terbuka.

“Perlu ada penelusuran dan klarifikasi menyeluruh oleh KPK agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin liar di tengah masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Fergi menyampaikan sikap tegasnya dengan mendesak KPK segera turun tangan.

Tak hanya itu, ia juga mendorong agar hasil penelusuran nantinya disampaikan secara terbuka kepada publik.

Sumber: Tribun Batam
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved