Ahmad Sahroni Digeser ke Komisi I DPR, Ini Tugas Barunya

TRIBUNBATAM.id - Setelah mendapatkan sorotan, Ahmad Sahroni tak lagi menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Ahmad Sahroni digantikan oleh Rusdi Massse Mappasessu.

Rusdi Masse sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR RI.

Sementara Ahmad Sahroni kini bergeser menjadi anggota Komisi I DPR RI.

Hal itu tertuang dalam Surat Fraksi Partai NasDem bernomor F. NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025 bertanggal 29 Agustus 2025, seperti dilihat Tribunnews pada Jumat (29/8/2025).

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat, dan Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Ahmad Sahroni.

Dikonfirmasi terpisah, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengklaim, hal tersebut merupakan rotasi biasa di fraksi.

"Rotasi rutin, sesuatu yang biasa aja di NasDem," ujar Hermawi.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni mendapatkan sorotan dari warganet. 

Hal itu usai pernyataanya yang menyebut soal "orang tolol sedunia" saat merespons wacana pembubaran DPR RI, viral di media sosial. 

Dalam keterangannya, Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI. Namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. 

"Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia," kata Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

Ruang Lingkup dan Tugas Komisi I DPR RI

Komisi I DPR RI merupakan satu dari 13 (tiga belas) Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Oktober 2024 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

• Pertahanan
• Luar Negeri
• Informatika

Mitra Kerja Komisi I DPR RI

Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI sebagaimana tersebut di atas, Komisi I DPR RI berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 tanggal 15 Oktober 2024,memiliki Mitra Kerja sebagai berikut:

• Kementerian Luar Negeri (Kemlu);
• Kementerian Pertahanan (Kemhan);
• Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi);
• Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU;
• Badan Intelijen Negara (BIN);
• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
• Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
• Badan Keamanan Laut (Bakamla)
• Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas);
• Dewan Pers;
• Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat;
• Komisi Informasi Pusat (KI Pusat); dan
• Lembaga Sensor Film (LSF)

Kontroversi Ahmad Sahroni

Kontroversi ucapan Sahroni Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni merespons kritik keras dari publik yang memunculkan desakan agar DPR dibubarkan.

Desakan itu mencuat seiring munculnya rincian gaji dan penghasilan anggota DPR yang dinilai fantastis hingga Rp 230 juta, namun dinilai tak diimbangi dengan kinerja anggota DPR.

Di sisi lain, adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit di masyarakat dianggap tidak pantas. 

Ahmad Sahroni lalu merespons desakan pembuaran DPR RI itu saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumut pada Jumat (22/8/2025).

Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. Ia bahkan ia menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol.

Sahroni mengingatkan bahwa boleh saja mengkritik DPR, mencacai maki dan komplain.

Hanya saja harus punya adat istiadat dan sopan santun dalam menyampaikan kritik.

"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

Klarifikasi Ahmad Sahroni soal "orang tolol sedunia"

Ahmad Sahroni membantah dirinya bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI.

Ia bahkan mengeklaim, pernyataan "orang tolol sedunia" yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan.

“Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada,” ujar Sahroni saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/8/2025). 

“Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada obyek, yang misalnya ‘itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol’. Enggak ada itu bahasa gue,” imbuh dia.

Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat. Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota. 

  “Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis,” tutur Sahroni.

“Maka itu enggak make sense kalau pembubaran DPR, cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu,” ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: Nasdem Copot Ahmad Sahroni dari Posisi Wakil Ketua Komisi III DPR