DANA TRANSFER KE DAERAH

TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Teluk Bintuni, Papua Barat Bisa Anjlok Rp 617 Miliar

Dana transfer ke daerah 2026 Teluk Bintuni diperkirakan anjlok Rp 617,02 miliar menjadi Rp 1,8 triliun

Editor: Muhammad Adib
ist
TKD TELUK BINTUNI - Dana transfer ke daerah 2026 Teluk Bintuni diperkirakan anjlok Rp 617,02 miliar menjadi Rp 1,8 triliun 

TRIBUNBATAM.id - Dana transfer ke daerah 2026 Teluk Bintuni diperkirakan anjlok Rp 617,02 miliar.

Data DJPK Kemenkeu menyebutkan, dibandingkan pagu Rp 2.488,95 miliar di tahun 2025, TKD 2026 Teluk Bintuni disinyalir akan turun menjadi Rp 1,8 triliun.

Penurunan merupakan imbas dari langkah pemerintah memangkas TKD 2026 hingga 24,8 persen.

Dalam RAPBN 2026, Anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Angka ini menunjukkan koreksi sebesar 24,8 persen jika dibandingkan dengan proyeksi TKD 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.

Dana transfer daerah adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dana ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.

Terendah dalam 5 tahun

  • 2021 : Rp785,7 triliun
  • 2022 :  Rp816,2 triliun
  • 2023 : Rp881,4 triliun
  • 2024: Rp863,5 triliun
  • 2025 : Rp864,06 triliun
  • 2026: Rp 650 triliun

    TKD - Perkengan dana transfer ke daerah dari tahun ke tahun
    TKD - Perkengan dana transfer ke daerah dari tahun ke tahun (ist)

Rincian komponen Anggaran TKD 2026 adalah sebagai berikut:

  • Dana Bagi Hasil (DBH): Rp45,1 triliun
  • Dana Alokasi Umum (DAU): Rp373,8 triliun
  • Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp155,5 triliun
  • Dana Otonomi Khusus (Otsus): Rp13,1 triliun
  • Dana Keistimewaan (Dais) Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp500 miliar
  • Dana Desa: Rp60,6 triliun
  • Insentif Fiskal: Rp1,8 triliun

Berapa besar TKD Teluk Bintuni 2026?

Melihat pemangkasan alokasi TKD, praktis dana transfer ke daerah juga akan dipangkas.

Pagu anggaran TKD Teluk Bintuni 2025 sebesar Rp 2.488,95  miliar. Sementara realisasi hingga September mencapai Rp 1.143,14 miliar atau 45.93 persen.

Belum ada rincian atau besaran berapa pemangkasan TKD Teluk Bintuni 2026.

Begitu juga dengan komponen apa saja yang akan dipangkas.

Hitung-hitungan kasar bila mengacu penurunan 24,8 persen, maka TKD Teluk Bintuni 2026 diperkirakan pada kisaran Rp 617,02 miliar.

Penurunan diperkirakan mencapai Rp 1,8 triliun.

Namun angka ini masih bersifat proyeksi dan masih menunggu rincian dari pemerintah pusat.

Realisasi TKD Teluk Bintuni September 2025

  Akun Anggaran/Pagu Realisasi persen
  TRANSFER KE DAERAH 2.488,95 M 1.143,14 M 45.93
  Dana Bagi Hasil 1.611,01 M 778,12 M 48.30
  Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit 0,95 M 0,47 M 50.00
  DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota 1.167,83 M 519,59 M 44.49
  DBH PPh Pasal 21 18,45 M 7,38 M 40.00
  DBH PPh Pasal 25/29 OP 0,45 M 0,20 M 44.25
  DBH SDA Gas Bumi 30 % 396,75 M 238,05 M 60.00
  DBH SDA Kehutanan - IIUPH 1,21 M 0,12 M 10.00
  DBH SDA Kehutanan - PSDH 7,23 M 0,72 M 10.00
  DBH SDA Minerba - Iuran Tetap 1,15 M 1,15 M 100.00
  DBH SDA Minerba - Royalti 0,57 M 0,57 M 100.00
  DBH SDA Minyak Bumi 15 % 14,07 M 8,44 M 60.00
  DBH SDA Perikanan 2,37 M 1,42 M 60.00
  Dana Alokasi Umum 568,16 M 247,42 M 43.55
  Dana Alokasi Umum 367,77 M 223,27 M 60.71
  Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan 29,09 M 8,73 M 30.00
  Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum 91,01 M 0,00 M 0.00
  Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan 50,76 M 15,23 M 30.00
  Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan 0,40 M 0,20 M 50.00
  Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK 29,13 M 0,00 M 0.00
  Dana Alokasi Khusus Fisik 39,73 M 0,16 M 0.41
  Dana Alokasi Khusus Penugasan 39,73 M 0,16 M 0.41
  Dana Insentif Daerah 7,53 M 3,77 M 50.00
  Dana Insentif Daerah 7,53 M 3,77 M 50.00
  Dana Otonomi Khusus 161,53 M 46,96 M 29.07
  Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat 64,11 M 18,56 M 28.95
  Belanja Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat 78,28 M 22,66 M 28.95
  Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat 19,14 M 5,74 M 30.00
  Dana Alokasi Khusus Nonfisik 100,98 M 66,71 M 66.06
  Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana 3,94 M 1,97 M 50.00
  Dana Bantuan Operasional Kesehatan 21,33 M 12,99 M 60.92
  Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan 0,48 M 0,29 M 61.49
  Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini 1,97 M 1,64 M 83.39
  Dana Bantuan Operasional Sekolah 33,26 M 32,02 M 96.27
  Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,31 M 0,00 M 0.00
  Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah 1,54 M 0,46 M 29.90
  Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah 12,98 M 5,33 M 41.07
  Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah 25,18 M 12,00 M 47.66
  DANA DESA 109,82 M 102,87 M 93.68
  Dana Desa 109,82 M 102,87 M 93.68
  Dana Desa 109,82 M 102,87 M 93.68
  TOTAL TKDD 2.598,77 M 1.246,01 M 47.95
Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved