Selain Utang, Kereta Whoosh Tuai Sorotan Lagi, KPK Cium Aroma Korupsi

TRIBUNBATAM.id - Belum reda masalah utang, proyek kereta cepat Jakarta - Bandung atau Whoosh kini dihadapkan masalah lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

KPK mengaku penyelidikan dimulai sejak awal 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan alasan mengapa lembaga antirasuah itu tidak mengumumkan proses penyelidikan tersebut sejak awal.

Menurut Budi, proses penyelidikan merupakan informasi yang dikecualikan atau bersifat tertutup untuk konsumsi publik.

"Penyelidikan itu adalah informasi yang dikecualikan ya, yang sebetulnya tertutup untuk disampaikan ke publik," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Budi menegaskan tidak semua proses penyelidikan yang sedang ditangani KPK dapat diungkapkan kepada publik secara serta-merta.

"Jadi memang penyelidikan-penyelidikan di KPK tidak semuanya kemudian bisa disampaikan," ujarnya.

Karena statusnya yang masih dalam tahap awal, KPK menolak membeberkan progres atau materi yang sedang didalami.

"Kami juga belum bisa menyampaikan secara rinci, secara detail materinya apa. Ini pihak-pihak siapa saja yang sudah diminta ikut terangkan, progresnya sudah sejauh apa, itu belum bisa kami sampaikan," tutur Budi.

Budi hanya memastikan bahwa proses hukum ini masih terus berjalan. 

"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan," katanya.

Kasus ini sendiri menjadi sorotan setelah Mahfud MD secara terbuka mengungkap dugaan adanya mark up atau penggelembungan biaya dalam proyek strategis nasional tersebut. 

Mahfud bahkan membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat (AS), sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

Menanggapi informasi dari Mahfud, Budi menyatakan pemanggilan terhadap Mahfud MD akan bergantung pada kebutuhan tim penyelidik.

"Nanti kita akan melihat kebutuhan proses penyelidikan perkara ini," ujar Budi.

Ia juga menegaskan bahwa sejauh ini proses penyelidikan berjalan tanpa hambatan. 

"Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres," ujar Budi.

Utang Kereta Cepat Whoosh

Sorotan tajam semakin tertuju pada Kereta Cepat Whoosh setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang menggunakan APBN.

Purbaya juga menolak terlibat dalam restrukturisasi utang Whoosh menjadi 60 tahun. 

Ia menilai proses tersebut sebaiknya diselesaikan secara business to business (B2B) antar pihak yang terlibat langsung.

Pemerintah Indonesia dan China sebelumnya sepakat untuk merestrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga tenor 60 tahun.

“Saya enggak ikut kan, top. Saya sebisa mungkin gak ikut biar aja mereka selesaikan business to business. Berarti dia top,” ujar Menkeu Purbaya dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/10/2025).

Ketika dikonfirmasi apakah ia akan ikut ke China bersama rombongan yang membahas restrukturisasi utang KCJB, Purbaya mengakui hanya akan menyaksikan saja.

“Paling menyaksikan. Kalau mereka sudah putus kan udah bagus, top,” lanjutnya.

Dengan sikap itu, Purbaya secara tidak langsung menegaskan bahwa pendekatan pemerintah dalam perkara Whoosh berorientasi pada penyelesaian berbasis bisnis, bukan intervensi langsung dalam proses negosiasi utang kereta cepat.

Reaksi Joko Widodo

Proyek kereta cepat Whoosh dibangun di masa pemerintahan Joko Widodo.

Jokowi pun merespon polemik utang ini. 

Ada sejumlah hal yang menurutnya lebih penting, ketimbang berpikir soal untung dari Whoosh.

Berikut rangkuman poin-poin tanggapan Jokowi soal polemik utang Whoosh:

1. Macet bisa bikin rugi negara

Jokowi menuturkan, kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), dan Bandung telah menghadapi kemacetan parah sejak berpuluh-puluh tahun.

Apabila kemacetan itu tidak diatasi, maka akan menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.

"Kita harus tahu dulu masalahnya. Di Jakarta, kemacetan sudah parah, bahkan sejak 30-40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga menghadapi kemacetan yang sangat parah," urai Jokowi saat ditemui TribunSolo.com, Senin (27/10/2025).

"Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira di atas Rp100 triliun per tahun," imbuhnya.

2. Untuk urai kemacetan

Untuk mengatasi hal itu, kata Jokowi, proyek Whoosh menjadi salah satu solusi di antara berbagai  moda transportasi massal yang kini sudah beroperasi.

Ia mengatakan proyek transportasi massal, termasuk Whoosh, dibuat dengan tujuan agar masyarakat tak lagi menggunakan kendaraan pribadi dan kemacetan bisa terurai.

"Untuk mengatasi itu, dibangun MRT, LRT, Kereta Cepat, sebelumnya ada KRL dan Kereta Bandara."

"Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor ke transportasi massal, sehingga kerugian akibat kemacetan bisa dikurangi," jelasnya.

3. Bukan untuk cari laba

Jokowi juga menegaskan, proyek Whoosh dibuat bukan semata-mata untuk mencari laba alias untung.

"Prinsip dasar transportasi massal atau transportasi umum adalah layanan publik, bukan mencari laba," kata Jokowi.

Meski dinilai merugi, menurutnya, keuntungan sosial dari keberadaan Whoosh sudah dirasakan masyarakat.

Hal ini, menurut Jokowi, mulai dari meningkatnya produktivitas hingga waktu tempuh yang lebih singkat.

"Transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial, social return of investment."

"Pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang lebih cepat di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal."

"Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian," tutur Jokowi.

Diketahui, masalah utang proyek Whoosh saat ini masih belum menemui jalan keluar.

Meski demikian, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan Indonesia dan China sudah sepakat untuk restrukturisasi utang tersebut.

"Kita mau lakukan tadi restructuring dengan pihak Tiongkok. Dan itu mereka sudah setuju," kata Luhut dalam acara 1 Tahun Prabowo-Gibran, Senin (20/10/2025), dilansir Kontan.co.id.

"Jadi kita misalnya (bayar) Rp 2 triliun kira-kira satu tahun, dan kemudian penerimaan (dari operasional) Rp 1,5 triliun," imbuhnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh Sejak Awal 2025, Mengapa Baru Sekarang Diumumkan?