Papua Pegunungan Menjerit, Dana Bagi Hasil 2026 Dipangkas hingga Rp 115 Miliar, Nduga Terbesar

TRIBUNBATAM.id - Kota dan Kabupaten di Papua Pegunungan menjerit. Dana bagi hasil 2026 dipangkas hingga Rp 115 atau 72 persen dari tahun 2025.

Total DBH 2026 untuk provinsi, kota, dan kabupaten di Papua Pegunungan sebesar Rp 3,10 M.

Angka ini jauh merosot dibandingkan pagu DBH 2025 yakni sebesar Rp 14,26 M.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Provinsi Papua Pegunungan mengalami penurunan drastis dari Rp 14,26 miliar menjadi Rp 3,10 miliar.

Kabupaten Nduga juga bernasib serupa.

Dari pagu DBH 2025 sebesar Rp 101,24 miliar, pemerintah pusat memangkas menjadi Rp 33,14 miliar.

Artinya Nduga kehilangan Rp 68 miliar.

Inilah DBH 2026 kota dan kabupaten di Papua Pegunungan

DBH merupakan bagian dari dana transfer ke daerah. 

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Jenis-jenis DBH meliputi

DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.
DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau.
DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.