TRIBUNBATAM.id - Realisasi Dana Bagi Hasil Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur pada 2025 mencapai Rp 5.168,64 miliar, meningkat Rp 1299 miliar dari tahun 2024 yakni sebesar Rp 3.869,29 miliar.

Peningkatan ini menandakan bertambahnya transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah.

Data DJPK Kemenkeu menyatakan, kontributor terbesar DBH Kutai Timur 2025 dari DBH SDA Minerba - Royalti yakni mencapai Rp 4.516,49 miliar.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Apa saja DBH Kutai Timur?

Untuk Kutai Timur, DBH terdiri atas berbagai komponen

• Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
• DBH Cukai Hasil Tembakau
• DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota
• DBH PPh Pasal 21
• DBH PPh Pasal 25/29 OP
• DBH SDA Gas Bumi 30 persen
• DBH SDA Kehutanan - IIUPH
• DBH SDA Kehutanan - PSDH
• DBH SDA Minerba - Iuran Tetap
• DBH SDA Minerba - Royalti
• DBH SDA Minyak Bumi 15 %
• DBH SDA Perikanan

Bagaimana pengaruhnya terhadap APBD?

Dampak dana bagi hasil terhadap pendapatan APBD Kutai Timur 2025 masih kecil. Realisasi pendapatan APBD Kutai Timur 2025 mencapai Rp 7.925,12 miliar.

Dengan demikian dana bagi hasil hanya menyumbang sekitar 65 persen terhadap pendapatan APBD.

APBD Kutai Timur 2025 masih sangat tergantung dari komponen lain seperti Dana Alokasi Umum yang mencapai 
Rp 608,94 miliar atau 8 persen dari total pendapatan.

Angka ini jauh lebih besar ketimbang pendapatan asli daerah (PAD) yakni Rp 496,40 miliar.

Inilah Rincian Realisasi DBH Kutai Timur 2025