DBH Katingan 2025 Turun Rp 4 miliar, Sumbang 22 Persen ke APBD

TRIBUNBATAM.id - Realisasi Dana Bagi Hasil Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada 2025 mencapai Rp 183,68 miliar, menurun Rp 4 miliar dari tahun 2024 yakni sebesar Rp 187,77 miliar.

Penurunan ini menandakan berkurangnya transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah.

Data DJPK Kemenkeu menyatakan, kontributor terbesar DBH Katingan 2025 dari DBH SDA Minerba - Royalti yakni mencapai Rp 133,16 miliar.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Apa saja DBH Katingan?

Untuk Katingan, DBH terdiri atas berbagai komponen

• Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
• DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota
• DBH PPh Pasal 21
• DBH PPh Pasal 25/29 OP
• DBH SDA Gas Bumi 30 persen
• DBH SDA Kehutanan - PSDH
• DBH SDA Minerba - Iuran Tetap
• DBH SDA Minerba - Royalti
• DBH SDA Minyak Bumi 15 %
• DBH SDA Perikanan

Bagaimana pengaruhnya terhadap APBD?

Dampak dana bagi hasil terhadap pendapatan APBD Katingan 2025 masih kecil. Realisasi pendapatan APBD Katingan 2025 mencapai Rp 817,43 miliar.

Dengan demikian dana bagi hasil hanya menyumbang sekitar 22 persen terhadap pendapatan APBD.

APBD Katingan 2025 masih sangat tergantung dari komponen lain seperti Dana Alokasi Umum yang mencapai 
Rp 644,46 miliar atau 79 persen dari total pendapatan.

Angka ini jauh lebih besar ketimbang pendapatan asli daerah (PAD) yakni Rp 51,40 miliar.

Inilah Rincian Realisasi DBH Katingan 2025