DBH Sekadau 2025 Turun Rp 9 miliar, Sumbang 4 Persen ke APBD

TRIBUNBATAM.id - Realisasi Dana Bagi Hasil Sekadau Provinsi Kalimantan Barat pada 2025 mencapai Rp 38,96 miliar, menurun Rp 9 miliar dari tahun 2024 yakni sebesar Rp 47,64 miliar.

Penurunan ini menandakan berkurangnya transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah.

Data DJPK Kemenkeu menyatakan, kontributor terbesar DBH Sekadau 2025 dari DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota yakni mencapai Rp 16,02 miliar.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Apa saja DBH Sekadau?

Untuk Sekadau, DBH terdiri atas berbagai komponen

• Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
• DBH Cukai Hasil Tembakau
• DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota
• DBH PPh Pasal 21
• DBH PPh Pasal 25/29 OP
• DBH SDA Kehutanan - PSDH
• DBH SDA Minerba - Iuran Tetap
• DBH SDA Minerba - Royalti
• DBH SDA Perikanan

Bagaimana pengaruhnya terhadap APBD?

Dampak dana bagi hasil terhadap pendapatan APBD Sekadau 2025 masih kecil. Realisasi pendapatan APBD Sekadau 2025 mencapai Rp 898,63 miliar.

Dengan demikian dana bagi hasil hanya menyumbang sekitar 4 persen terhadap pendapatan APBD.

APBD Sekadau 2025 masih sangat tergantung dari komponen lain seperti Dana Alokasi Umum yang mencapai 
Rp 515,04 miliar atau 57 persen dari total pendapatan.

Angka ini jauh lebih besar ketimbang pendapatan asli daerah (PAD) yakni Rp 73,68 miliar.

Inilah Rincian Realisasi DBH Sekadau 2025