DBH Pekalongan 2025 Naik Rp 6 miliar, Sumbang 2 Persen ke APBD

TRIBUNBATAM.id - Realisasi Dana Bagi Hasil Pekalongan Provinsi Jawa Tengah pada 2025 mencapai Rp 32,04 miliar, meningkat Rp 6 miliar dari tahun 2024 yakni sebesar Rp 26,70 miliar.

Peningkatan ini menandakan bertambahnya transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah.

Data DJPK Kemenkeu menyatakan, kontributor terbesar DBH Pekalongan 2025 dari DBH Cukai Hasil Tembakau yakni mencapai Rp 14,85 miliar.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Apa saja DBH Pekalongan?

Untuk Pekalongan, DBH terdiri atas berbagai komponen

• DBH Cukai Hasil Tembakau
• DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota
• DBH PPh Pasal 21
• DBH PPh Pasal 25/29 OP
• DBH SDA Gas Bumi 30 persen
• DBH SDA Kehutanan - PSDH
• DBH SDA Minerba - Iuran Tetap
• DBH SDA Minyak Bumi 15 %
• DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap
• DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah
• DBH SDA Perikanan

Bagaimana pengaruhnya terhadap APBD?

Dampak dana bagi hasil terhadap pendapatan APBD Pekalongan 2025 masih kecil. Realisasi pendapatan APBD Pekalongan 2025 mencapai Rp 1.973,75 miliar.

Dengan demikian dana bagi hasil hanya menyumbang sekitar 2 persen terhadap pendapatan APBD.

APBD Pekalongan 2025 masih sangat tergantung dari komponen lain seperti Dana Alokasi Umum yang mencapai 
Rp 988,14 miliar atau 50 persen dari total pendapatan.

Angka ini jauh lebih besar ketimbang pendapatan asli daerah (PAD) yakni Rp 471,60 miliar.

Inilah Rincian Realisasi DBH Pekalongan 2025