APBD Batam vs Badung 2026, PAD Terpaut Jauh

TRIBUNBATAM.id - Kota Batam bisa meniru Kabupaten Badung Provinsi Bali. Kabupaten Badung termasuk daerah yang memiliki kemandirian fiskal yakni dari pendapatan asli daerah (PAD).

Ada perbedaan mencolok antara APBD 2026 Batam dengan Badung.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Jumat (6/2/2026), Kota Batam dan Badung sama-sama memiliki APBD 2026 terbesar di provinsi masing-masing.

APBD Batam terbesar di Kepulauan Riau, sementara Badung terbesar di Bali.

Proyeksi pendapatan APBD Batam 2026 sebesar Rp 4.184,42 miliar, sedangkan Badung Rp 10.334,68 miliar.

Sehingga dari segi jumlah pendapatan, APBD 2026 Badung lebih dari dua kali lipat Batam.

Data APBD Batam 2026 selengkapnya dapat dilihat pada halaman rincian lengkap APBD Batam 2026.

Perbandingan kedua daerah ini tidak hanya soal siapa memiliki anggaran lebih besar, melainkan seberapa mandiri masing-masing daerah membiayai kebutuhannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai kota industri dan perdagangan, Batam memiliki karakter fiskal yang berbeda dengan Badung yang berperan sebagai pusat ekonomi Bali.

Perbedaan struktur ekonomi ini tercermin dalam komposisi APBD, terutama pada porsi PAD dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Sisi Pendapatan

Proyeksi pendapatan APBD Batam 2026 sebesar Rp 4.184,42 miliar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penopang terbesar yakni Rp 2.581,77 miliar atau 62 persen dari total pendapatan.

Sedangkan dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp 1.292,50 miliar atau setara 31 persen.

Kondisi ini menunjukkan porsi PAD Batam relatif dominan dalam struktur pendapatan daerah.

Sementara APBD 2026 Badung sangat fantastis.

Dari total proyeksi pendapatan APBD 2026 Badung, PAD menyumbang Rp 9.532,06 atau 92 persen dari total pendapatan.

Sedangkan dana transfer pusat sebesar Rp 709 atau sekitar 7 persen.

Dengan komposisi tersebut, PAD Badung menjadi penopang utama pendapatan.

Kabupaten Badung telah mandiri secara fiskal yakni memanfaatkan pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan dari dana transfer pemerintah pusat.

Kemandirian fiskal adalah suatu upaya dari pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bergantung pada bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.

Indikator utama dalam mengukur kemandirian fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri (PAD) melalui pajak daerah, retribusi, dan sumber daya alam. 

Sisi Belanja

Selain dari sisi pendapatan, perbedaan karakter fiskal Batam dan Badung  juga terlihat dari struktur belanja daerah.

Dari sisi belanja, Batam didominasi oleh belanja pegawai yakni Rp 1.852,13 miliar atau 43 persen dari total belanja daerah Rp 4.299,92 miliar.

Belanja barang dan jasa lebih kecil yakni Rp 1.341,99 miliar atau sekitar 31 persen dan belanja modal 20 persen dari total belanja daerah.

Sedangkan Badung , proyeksi belanja relatif seimbang antara belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya.

Komposisinya yakni :

• Belanja pegawai : Rp 2.933,19 miliar  setara 28 persen dari total belanja
• Belanja barang dan jasa : Rp 2.102,36 miliar setara 20 persen
• Belanja modal : Rp 3.489,54 miliar setara 34 persen
• Belanja lainnya : Rp 3.002,07 miliar setara 26 persen

Perbandingan APBD 2026 Batam vs Badung