APBD Batam 2026 Terpaut Rp 3 Triliun dari Bandung, Rasio PAD Unggul Tipis

TRIBUNBATAM.id -  Pendapatan APBD Batam 2026 tercatat Rp 4,2 triliun, terpaut Rp 3 triliun dibandingkan Kota Bandung sebesar Rp 7,2 triliun.

Namun di balik perbedaan total anggaran itu, Batam unggul tipis kemandirian fiskal.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 12 Februari 2026, pendapatan APBD Batam tahun 2026 tercatat sebesar Rp 4.184,42 miliar. Sementara Kota Surabaya mencapai Rp 7.191,34 miliar.

Artinya, dari sisi total pendapatan, Kota Bandung jauh di atas Batam.

Data APBD Batam 2026 selengkapnya dapat dilihat pada halaman rincian lengkap APBD Batam 2026.

Rasio PAD Batam Unggul Tipis

Komposisi pendapatan asli daerah Batam unggul tipis dibandingkan Bandung.

• PAD Batam: Rp 2.581,77 miliar (62 persen dari total pendapatan)
• PAD Bandung: Rp 4.346,19 miliar (60 persen dari total pendapatan)

Tingginya rasio PAD menunjukkan sebagian besar pendapatan baik Batam maupun Bandung berasal dari pajak dan retribusi daerah, bukan semata bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Semakin besar porsi PAD, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.

Dalam konteks ini, Batam relatif lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan anggarannya sendiri.

Bagaimana dengan Belanjanya?

Di sisi belanja, Batam mengalokasikan Rp 4.299,92 miliar. Terdapat selisih Rp 115,5 miliar dari pendapatan yang ditutup melalui pendapatan lainnya.

Komposisi belanja Batam terdiri dari:

• Belanja pegawai: Rp 1.852,13 miliar (43 persen)
• Belanja barang dan jasa: Rp 1.341,99 miliar (31 persen)
• Belanja modal/pembangunan: Rp 842,53 miliar (20 persen)

Sebagai perbandingan, Kota Bandung mengelola belanja sebesar Rp 7.610,22 miliar.

Porsi terbesar berada pada belanja barang dan jasa sebesar Rp 3.690,9 miliar (49 persen), sedangkan belanja pegawai Rp 2.691,50 miliar (35 persen).

Apa Artinya bagi Batam?

Dengan karakter sebagai kota industri dan perdagangan, Batam memiliki potensi memperkuat PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta sektor jasa dan properti.

Dari porsi belanja juga masih lebih besar untuk belanja pegawai. Sementara belanja barang dan jasa serta belanja modal lebih kecil.