APBD Batam 2026 Rp 4,1 Triliun Kalah dari Makassar, Tapi Unggul di PAD

TRIBUNBATAM.id -  APBD Batam 2026 memang kalah besar dibanding Makassar. Selisihnya lebih dari Rp 500 miliar.

Namun di balik perbedaan total anggaran itu, ada satu indikator penting yang justru membuat Batam terlihat lebih kuat secara fiskal.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 11 Februari 2026, pendapatan APBD Batam tahun 2026 tercatat sebesar Rp 4.184,42 miliar. Sementara Makassar mencapai Rp 4.695,14 miliar.

Artinya, dari sisi total pendapatan, Makassar unggul.

Data APBD Batam 2026 selengkapnya dapat dilihat pada halaman rincian lengkap APBD Batam 2026.

Batam Unggul di Rasio PAD

Yang menarik, komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam justru lebih tinggi dibanding Makassar.

• PAD Batam: Rp 2.581,77 miliar (61 persen dari total pendapatan)
• PAD Makassar: Rp 2.329,14 miliar (50 persen dari total pendapatan)

Tingginya rasio PAD menunjukkan sebagian besar pendapatan Batam berasal dari pajak dan retribusi daerah, bukan semata bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Semakin besar porsi PAD, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.

Dalam konteks ini, Batam relatif lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan anggarannya sendiri.

Kondisi ini berbeda dari perbandingan APBD Batam dengan Surabaya.

Bagaimana dengan Belanjanya?

Di sisi belanja, Batam mengalokasikan Rp 4.299,92 miliar. Terdapat selisih Rp 115,5 miliar dari pendapatan yang ditutup melalui pendapatan lainnya.

Komposisi belanja Batam terdiri dari:

• Belanja pegawai: Rp 1.852,13 miliar (43 persen)
• Belanja barang dan jasa: Rp 1.341,99 miliar (31 persen)
• Belanja modal/pembangunan: Rp 842,53 miliar (20 persen)

Sebagai perbandingan, Makassar mengelola belanja sebesar Rp 5.175,14 miliar.

Porsi terbesar berada pada belanja barang dan jasa sebesar Rp 2.083,24 miliar (40 persen), sedangkan belanja pegawai Rp 1.902,44 miliar (37 persen).

Apa Artinya bagi Batam?

Meski total anggarannya lebih kecil, struktur pendapatan Batam menunjukkan kekuatan ekonomi lokal yang cukup solid.

Pertanyaannya, apakah kemandirian fiskal ini akan berbanding lurus dengan percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik?

Karena pada akhirnya, yang dirasakan warga bukan sekadar besar kecilnya APBD, melainkan seberapa efektif anggaran itu bekerja.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, DPRD dan Pemko Batam berkomitmen memastikan APBD 2026 berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Setelah pengesahan ini, seluruh OPD harus bekerja lebih cepat dan tepat. Laksanakan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk OPD penghasil, segera susun strategi agar target pendapatan dapat diraih,” tegasnya.

Perbandingan APBD Batam dengan Makassar

APBD Makassar 2026 lebih besar dari Batam. Namun Batam memiliki rasio PAD lebih tinggi, yakni 61 persen dibanding Makassar 50 persen.

Data ini menunjukkan Batam memiliki tingkat kemandirian fiskal lebih kuat karena mayoritas pendapatan berasal dari sumber internal daerah.

Batam mengandalkan PAD sebagai tulang punggung pendapatan, sementara Makassar memiliki struktur belanja yang lebih dominan pada barang dan jasa.

Simak juga perbandingan APBD Batam dengan Surabaya.

(tribunbatam)