Mahasiswa Masih Bertahan Hingga Malam Hari, Minta Pemerintah Segera Hadir Temui Mereka

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa masih terus bertahan di Kawasan Thamrin-Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat malam (12/6/2026).

Sejauh ini, lokasi tersebut masih dipenuhi massa aksi yang berdemonstrasi.

Mereka berhadap-hadapan langsung dengan tameng besi polisi yang membentang dari sisi jalan ke sisi jalan lainnya.

Pantauan wartawan Tribunnews Reza Deni, pukul 19:50 WIB, Jumat (12/6/2026), massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek online, hingga warga sipil lainnya.

Mereka berdiri sambil terus menyanyikan lagu-lagu perjuangan, seraya meneriakkan tuntutan. 

"Revolusi, revolusi, revolusi," teriak massa aksi secara bersamaan.

Bendera universitas dan organisasi mahasiswa pun tidak pernah diturunkan dan terus berkibar. Poster-poster pun yang berisikan kalimat protes juga terus diacungkan.

Orator mahasiswa menyerukan kepada rekan-rekannya untuk bertahan.

"Kami tidak akan bergerak sampai pemerintah hadir di sini," kata orator.

Sementara itu, jajaran aparat gabungan bertameng besi yang berjejer di depan mereka tidak bergerak sama sekali. Di depan tameng besi itu, jajaran polisi di depannya berbaris bergeming.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda massa aksi mahasiswa akan bubar.

Tuntutan Mahasiswa

Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek bakal menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (10/6/2026) malam.

Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN) Symphati Dimas mengatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk respons terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Dia menyebut mahasiswa memandang Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan serius yang belum mendapatkan solusi memadai dari pemerintah.