Gubernur Kepri Ansar Ahmad Minta Pengawasan Kepri Diperketat Guna Cegah TPPO

Ringkasan Berita:

• Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura menghadiri Rapat Evaluasi Gugus Tugas TPPO di Polda Kepri
• Ansar menegaskan posisi strategis Kepri sebagai daerah perbatasan membawa peluang ekonomi sekaligus risiko kejahatan lintas negara seperti TPPO
• Pemprov Kepri fokus pada dua langkah utama: mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal dari daerah asal dan meningkatkan kualitas SDM lokal agar warga Kepri dapat mengisi lapangan kerja di daerah sendiri.

TRIBUNBATAM.id -  Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad didampingi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menghadiri Rapat Evaluasi Bulanan Gugus Tugas Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Gedung Lancang Kuning, Polda Kepri, Jumat (31/10).

Rapat tersebut menjadi wadah penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan mempertegas langkah bersama dalam menekan praktik TPPO yang masih terjadi di wilayah perbatasan Kepri.

Dalam arahannya, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa posisi strategis Kepri sebagai daerah perbatasan merupakan peluang besar bagi pengembangan ekonomi dan investasi, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius terhadap ancaman kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang, narkoba, dan perompakan laut.

“Kita di daerah perbatasan harus waspada. Kepri adalah daerah strategis, tapi jangan sampai kita lengah terhadap ancaman seperti TPPO. Karena kalau kita longgar, mereka akan memanfaatkan kelengahan itu,” ujar Gubernur Ansar.

Ia menambahkan bahwa sejak ditetapkannya SK Gubernur Nomor 815 pada Juli lalu, Gugus Tugas Daerah TPPO telah memiliki struktur dan fungsi yang jelas. Kini, menurut Gubernur, saatnya seluruh sub-gugus tugas bekerja secara sistematis, saling berkoordinasi, dan memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan.

“Mendengar laporan dari Wakapolda bahwa praktik TPPO ini seperti balon—ketika ditekan di satu sisi, muncul di sisi lain. Artinya, pengawasan harus diperketat dan koordinasi antarwilayah diperkuat. Kalau sistematis, kita bisa tekan kasus TPPO secara signifikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur Ansar menyampaikan dua langkah penting yang menjadi fokus Pemprov Kepri bersama Polda Kepri. Pertama, mengidentifikasi daerah-daerah asal pengiriman pekerja migran non-prosedural seperti NTT, NTB, dan beberapa provinsi lain untuk mencegah terjadinya arus keluar masuk tenaga kerja ilegal melalui Kepri. Kedua, meningkatkan kualitas SDM lokal agar masyarakat Kepri dapat mengisi peluang kerja baik di dalam maupun luar daerah.

“Kita ingin anak-anak Kepri mendapatkan kesempatan pertama untuk bekerja, terutama di kawasan seperti Bintan Resort. Begitu juga nanti di Rumah Sakit Internasional Galang yang sedang kita bangun di KEK Galang, kami akan prioritaskan tenaga lokal yang sudah memiliki keterampilan,” jelas Ansar.

Menurutnya, peningkatan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja lokal adalah bagian penting dalam mencegah praktik TPPO. “Kalau pengangguran bisa ditekan, maka potensi kejahatan juga berkurang,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas TPPO Provinsi Kepri, menekankan pentingnya satu komando dan kesamaan arah seluruh jajaran gugus tugas.

“Kita harus tegak lurus, satu komando, satu arah. Hasil rapat hari ini menegaskan komitmen bahwa Kepri harus bebas dari praktik perdagangan orang, melalui penguatan sistem pencegahan, penegakan hukum, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Nyanyang.

Wagub juga merinci sejumlah langkah strategis yang akan ditindaklanjuti hasil rapat tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TPPO melalui kerja sama dengan Kesbangpol yang akan melakukan sosialisasi di sekolah dan kampus;
2. Memperkuat koordinasi lintas sektor antarinstansi;
3. Memperketat pengawasan jalur keluar masuk wilayah;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal;
5. Memberikan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan bagi korban TPPO;
6. Menjadikan wilayah pesisir dan perbatasan sebagai sasaran utama pencegahan.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua Harian Gugus Tugas TPPO Provinsi Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, Pelaksana Harian Brigjen Pol. Anom Wibowo, Sekretaris II Kombes Pol. Taswin, dan Sekretaris III Dr. TS Arif Fadillah. Juga hadir para penanggung jawab sub gugus tugas pencegahan, rehabilitasi kesehatan, koordinasi dan kerja sama, penegakan hukum, norma hukum, serta rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, beserta para kepala OPD Provinsi Kepri yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas TPPO. (adv)