Pemprov Kepri Berjuang Buat FTZ Menyeluruh, Surati Presiden Prabowo Subianto

TRIBUNBATAM.id, KEPRI - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengklaim Free Trade Zone (FTZ) atau perdagangan bebas segera ditetapkan menyeluruh di wilayah Kepri. 

Kawasan perdagangan bebas tersebut saat ini sedang berproses untuk diberlakukan. 

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan, Pemprov Kepri telah bertemu dengan Menteri Perekonomian untuk menindaklanjuti hal ini.

"Menteri Perekonomian akan bersurat ke Presiden. Info terbaru akan kami update lagi," kata Ansar, belum lama ini.

Pemerintah daerah akan melanjutkan pembahasan dengan jajaran Kemenko Perekonomian, termasuk menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Keuangan. 

Ansar Ahmad mengaku, soal potensi kehilangan pendapatan negara perlu disampaikan, meski manfaat ekonomi jangka panjang jauh lebih besar.

"Kami harus menjelaskan, barangkali ada potensi kehilangan pendapatan negara. Tapi multiplayer effect lainnya jauh lebih besar karena kepastian hukum bagi investor itu sangat penting," ujarnya. 

Para Investor membutuhkan kepastian agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara wilayah FTZ dan non-FTZ yang selama ini menjadi hambatan dalam mobilisasi produksi.

"Saat ini kan masih ada wilayah FTZ dan non-FTZ. Maka itu yang kita dorong supaya bisa menyeluruh, termasuk untuk Bintan dan Karimun," ujarnya. 

Bagi Gubernur Kepri, minat investor meningkat jika penerapan FTZ diperluas. 

Hal ini terlihat saat ia menghadiri kegiatan promosi Batam-Bintan-Karimun (BBK) di Singapura bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun.

"Mereka juga mempertanyakan soal FTZ di Bintan dan Karimun yang harus menyeluruh. Saya bilang kita sedang memprosesnya ke pemerintah pusat," kata dia.

Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ikut mendukung rencana penetapan kawasan Free Trade Zone (FTZ) oleh Pemerintah Provinsi Kepri dan Pusat.

Penerapan FTZ secara menyeluruh ini bakal di lakukan di Kabupaten Bintan,  Kabupaten Tanjung Balai Karimun dan Kota Tanjungpinang.

Support ini datang dari sejumlah anggota dewan salah satunya adalah Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin.

Wahyu sepakat dengan adanya dorongan dari Gubernur Kepri, soal wacana kebijakan FTZ menyeluruh di tiga kabupaten kota di Provinsi Kepri itu.

"Saya sangat mendukung untuk dijadikan FTZ menyeluruh di tiga Kabupaten Kota di Kepri tersebut," kata Wahyu.

Menurut dengan adanya FTZ menyeluruh itu, akan membuat ekonomi di tiga wilayah itu semakin membaik.

"Rencana pembangun Jembatan Batam Bintan pun akan segera direalisasi jika FTZ sudah menyeluruh di Bintan," jelasnya. 

Apabila jembatan Batam-Bintan jadi berdiri, maka semua kendaraan dapat keluar masuk ke Bintan, maupun Tanjungpinang. 

Bahkan, aparat penegak hukum seperti Bea Cukai tinggal melakukan pengawasan saja, agar barang-barang atau kendaraan tidak keluar dari wilayah FTZ.

Kebijakan FTZ menyeluruh ini memang harus didorong dan direalisasi oleh Pemerintah Pusat.

Termasuk Kabupaten Karimun, yang perlu diterapkan kebijakan tersebut.

Karimun juga berbatasan dengan negara tetangga dan sangat banyak bisnis-bisnis yang memiliki potensi yang luar biasa.

Seandainya Kabupaten Karimun tidak berstatus FTZ, maka bisa saja wilayah tersebut berpotensi menjadi tempat penyeludupan barang-barang ilegal.

Sehingga ke depan ada dua kota dan dua Kabupaten di Kepri yang memiliki FTZ menyeluruh. 

"Jika sudah terealisasi saya yakin kemakmuran masyarakat di Kepri karena pendapatan perkapitanya lebih baik lagi," ungkap Wahyu. (TribunBatam.id/Ronnye Lodo Laleng)