Daftar Lengkap APBD Kepri 2026, Anggaran Dinas Pendidikan Terbesar

TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyerahkan DPA kepada 34 Kepala OPD. Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi terbesar yakni Rp 957 miliar.

Dari total pagu anggaran APBD Kepulauan Riau 2026 Rp 3,54 triliun, 27 persennya dialokasikan ke Dinas Pendidikan.

Penyerahan DPA ini menjadi tanda dimulainya secara resmi pelaksanaan anggaran sekaligus komitmen kinerja seluruh OPD Pemprov Kepri.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan bahwa penandatanganan DPA dan Perjanjian Kinerja bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab penuh yang memiliki konsekuensi hukum dan moral.

Ia meminta seluruh kepala OPD mencermati setiap program dan target kinerja yang telah ditandatangani, terlebih di tengah tuntutan keterbukaan publik yang semakin tinggi.

“Kita berada di awal tahun. Apa yang sudah kita tandatangani tadi harus dipersiapkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tanda tangan itu adalah wujud tanggung jawab penuh, dan tentu ada konsekuensinya dengan jabatan yang kita sandang,” tegas Ansar Ahmad.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, terutama terkait penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat kini semakin dinamis dan menuntut pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berkualitas.

“Pemerintah sudah memberikan apresiasi kepada ASN dalam berbagai bentuk. Maka kompensasi terbaik yang harus kita berikan adalah kinerja yang optimal. Mari kita jaga kekompakan agar seluruh catatan kinerja membuahkan hasil yang baik,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Penasihat Gubernur Kepri Bidang Perencanaan Pembangunan, Suharso Monoarfa, menekankan bahwa perencanaan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Ia mengingatkan agar perencanaan tidak sekadar disusun berdasarkan daftar keinginan, tetapi benar-benar berangkat dari kebutuhan dan kepentingan publik.

“Perencanaan adalah setengah dari pekerjaan kita. Jika perencanaan tidak disusun dengan baik, maka setengah pekerjaan berikutnya akan sulit mencapai hasil yang kita harapkan,” ujarnya.

Berdasarkan Dokumen Rekapitulasi Pagu OPD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan alokasi anggaran kepada 34 OPD dengan total pagu sebesar Rp3,54 triliun, terbagi 34 OPD sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan : Rp957,18 miliar
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah : Rp592,53 miliar
3. Dinas Kesehatan : Rp467,82 miliar
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan : Rp269,70 miliar
5. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau : Rp271,49 miliar
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman : Rp130,70 miliar
7. Seluruh biro di lingkungan Setda, serta Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau : Rp114,19 miliar
8. Badan Pendapatan Daerah : Rp95,09 miliar
9. Dinas Kelautan dan Perikanan : Rp57,60 miliar
10. Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau : Rp42,99 miliar
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Rp35,99 miliar
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : Rp34,79 miliar
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Rp34,69 miliar
14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga : Rp33,32 miliar
15. Dinas Komunikasi dan Informatika : Rp31,60 miliar
16. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral : Rp30,57 miliar
17. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan : Rp29,30 miliar
18. Dinas Perhubungan : Rp29,07 miliar
19. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah : Rp25,19 miliar
20. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran : Rp22,87 miliar
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan : Rp22,39 miliar
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana : Rp21,45 miliar
23. Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan : Rp21,72 miliar
24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp21,26 miliar
25. Badan Kepegawaian dan KORPRI sebesar Rp20,92 miliar
26. Dinas Sosial : Rp20,39 miliar
27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Rp16,85 miliar
28. Dinas Pariwisata : Rp16,66 miliar
29. Dinas Kebudayaan : Rp16,08 miliar
30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Rp15,71 miliar
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah : Rp14,36 miliar
32. Badan Penghubung Daerah : Rp14,08 miliar
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp8,87 miliar
34. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Rp6,61 miliar

Ansar Ahmad berharap dengan telah diserahkannya DPA dan ditandatanganinya Perjanjian Kinerja, seluruh OPD dapat segera bergerak cepat, bekerja terukur, dan fokus pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

“Ini adalah komitmen bersama. Negara hadir melalui kerja kita semua, dan keberhasilan pembangunan Kepri sangat ditentukan oleh kinerja OPD,” pungkasnya.(*)