Pemprov Kepri Dukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TRIBUNBATAM.id, BINTAN - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dukung penuh program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Kepri. 

Komitmen kuat ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni usai mengikuti Talk show sempena Peringatan Hari Kartini Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia. (Angga/BIRO ADPIM KEPRI)

“Pemda terus menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program yang konkret dan tepat sasaran," kata Misni saat dikonfirmasi wartawan TribunBatam.id, Kamis (30/4/2026) sore.

Perempuan di Kepri, kata Misni semakin strategis, baik dalam sektor ekonomi maupun sosial. 

Sehingga Pemprov Kepri hadir untuk mendukung agar perempuan dapat berdaya dan mandiri.

“Perempuan di Kepri memiliki potensi besar," bebernya. 

Jika pemberdayaan yang tepat, mereka dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

Pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, melalui penguatan regulasi dan layanan juga harus diperhatikan.

“Kami terus memperkuat sistem perlindungan, baik melalui regulasi maupun layanan pendampingan, agar perempuan dan anak di Kepri merasa aman dan terlindungi,” ungkapnya. 

Talkshow ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kartini yang mengangkat tema “Semangat Kartini, Inspirasi Lintas Generasi.”

Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah, sebagai bentuk sinergi dalam mendorong kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan Indonesia.

Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, mengatakan peringatan Hari Kartini harus menjadi momentum refleksi sekaligus aksi nyata dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia.

“Semangat Kartini harus terus kita hidupkan dalam setiap langkah pembangunan. Perempuan Indonesia harus memiliki akses yang setara dalam pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan,” katanya.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan yang ada.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan komitmen bersama untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan yang optimal serta kesempatan yang adil,” ujarnya.

Arifah Fauzi mengajak seluruh elemen masyarakat di Indonesia untuk berperan aktif dalam mendukung pemberdayaan perempuan, termasuk melalui penguatan peran keluarga dan komunitas.

“Pemberdayaan perempuan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Dari keluarga, kita bisa mulai menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang perempuan dan anak,” pungkasnya. (TribunBatam.id/Ronnye Lodo Laleng)