Kepri Peringkat 5 Nasional Keterbukaan Informasi, Nyanyang Ingatkan OPD Jangan Cepat Puas

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura membuka Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas dan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik, di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (18/5/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 160 peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepri serta pemerintah kabupaten/kota se-Kepri tersebut, menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi pengelolaan informasi publik di daerah.

Dalam sambutannya, Nyanyang menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran PPID provinsi maupun kabupaten/kota atas konsistensi dalam menjaga keterbukaan informasi publik di daerah.

Menurut Nyanyang, Provinsi Kepri selama ini mampu mempertahankan predikat “Informatif” dengan nilai indeks yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut.

“Prestasi di atas kertas dan angka-angka indeks jangan sampai membuat kita terlena. Keterbukaan Informasi Publik bukan sekadar ajang penilaian tahunan atau memenuhi kewajiban administratif semata,” tegas Nyanyang.

Ia menambahkan, target pemerintah daerah ke depan adalah memastikan tingginya nilai keterbukaan informasi berjalan seiring dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Menurutnya, keterbukaan informasi harus bertransformasi dari sekadar kewajiban administratif menjadi budaya kerja dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Nyanyang juga memberikan sejumlah arahan kepada seluruh kepala OPD dan pengelola PPID, di antaranya penguatan komitmen pimpinan, dukungan anggaran dan sumber daya manusia, hingga percepatan digitalisasi layanan informasi publik.

“Pelayanan informasi harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Permohonan informasi harus mudah diakses melalui internet maupun perangkat seluler, cepat direspons, dan didukung admin yang kompeten,” ujarnya.

Nyanyang juga menargetkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri serta pemerintah kabupaten/kota se-Kepri dapat meraih predikat “Informatif” dalam penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Selain itu, ia meminta seluruh instansi lebih proaktif menyediakan informasi berkala melalui website resmi maupun media sosial agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi publik.

“Jangan menunggu masyarakat meminta informasi baru kita bergerak. Informasi yang wajib diumumkan harus tersedia secara berkala, mudah dipahami, dan mudah diakses,” katanya.

Sementara itu dalam laporannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri Hendri Kurniadi, menyampaikan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Menurut Hendri, rakor dan bimtek tersebut tidak hanya menjadi kegiatan teknis, tetapi juga forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.